Demokrat Peringatkan Presiden Jokowi Bahwa Banyak Tokoh yang Sanggup Gantikan Pemerintahan Saat Ini

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Herman Khaeron mengatakan, proses pergantian pemimpin lewat proses pemilihan umum (Pemilu) harus dilaksanakan selama lima tahun sekali. 

Ia menekankan hal tersebut kepada pihak-pihak yang terus menghembuskan isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Saya senang kalau pertarungan adalah pertarungan gagasan, pertarungan ide, seperti tadi dipromosikan oleh Mas Michael, Cak Imin saya kira ini putra-putra terbaik bangsa. Jangan dipikirnya bahwa tidak ada anak-anak bangsa yang bisa menggantikan pemerintahan saat ini," ujar Herman dalam diskusi daring, Sabtu (11/3/2023).

Baca Juga: Partai Demokrat Tegas Usung Anies Baswedan, Ini Langkah Selanjutnya Hadapi Pilpres 2024

Seluruh partai politik saat ini tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu 2024. Termasuk mempersiapkan kadernya untuk maju dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. 

Saat ini, baru Anies Baswedan yang secara resmi telah diusung sebagai bakal capres dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

Adapun koalisi Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih terus menyodorkan ketua umumnya menjadi capres.

"Kita fair-fair saja bahwa ayo ke depan kita kawal proses demokrasi, adu ide, adu gagasan, dan biarkan rakyat yang memilih begitu. Supaya rakyat juga disajikan menu-menu yang betul-betul konstitusional, menu yang tidak membuat gaduh perpolitikan," ujar Herman.

Menurutnya, situasi gaduh saat Pemilu 2024 kurang dari setahun lagi hanya akan membuat minat masyarakat berkurang dalam pesta demokrasi tersebut. 

Baca Juga: Partai Demokrat Bakal Mendeklarasikan Dukungan ke Anies Baswedan, Asal Syarat Ini Sudah Terpenuhi

Apalagi, generasi muda akan menjadi mayoritas pemilih dalam kontestasi nasional tersebut.

"60 persen pemilihnya saat ini adalah anak muda, ini yang menurut saya harus dijaga sehingga yang senior-senior, yang punya kekuasaan, tunjukkanlah bahwa kekuasaan ini keniscayaan akan ada pergantian," ujar anggota Komisi VI DPR itu.