ULN Indonesia Tembus Rp 7.488 Triliun Per Februari 2026

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 mencapai US$ 437,9 miliar. Jumlah tersebut setara dengan Rp 7.488 triliun dengan asumsi kurs sebesar Rp 17.100 per dolar AS.

Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang tercatat senilai US$ 434,9 miliar. Selain itu, secara tahunan ULN Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 2,5 persen (yoy) pada periode tersebut.

“Kenaikan posisi ULN pada Februari 2026 terutama didorong oleh ULN sektor publik,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso, Rabu (15/4/2026). Di samping itu, peningkatan ini dipicu oleh aliran masuk modal asing ke instrumen moneter Sekuritas Rupiah BI (SRBI).

ULN pemerintah pada Februari 2026 tercatat sebesar US$ 215,9 miliar atau tumbuh 5,5 persen secara tahunan. Terlebih lagi, mayoritas utang pemerintah merupakan pinjaman jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen.

Sektor kesehatan dan kegiatan sosial menjadi penerima manfaat terbesar dari penggunaan ULN pemerintah saat ini. Selain itu, dana pinjaman tersebut dialokasikan untuk sektor pendidikan, konstruksi, hingga administrasi pertahanan negara.

Berbeda dengan sektor publik, posisi ULN swasta justru mengalami penurunan sebesar 0,7 persen (yoy) menjadi US$ 193,7 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya pinjaman pada lembaga keuangan maupun perusahaan bukan lembaga keuangan.

Sektor industri pengolahan serta jasa keuangan masih menjadi kontributor terbesar dalam komposisi utang swasta nasional. Di samping itu, sekitar 76 persen dari total ULN swasta merupakan utang yang bersifat jangka panjang.

BI mengklaim struktur utang luar negeri Indonesia masih berada dalam kategori sehat dan terkendali. Hal ini tecermin dari rasio ULN terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga di level 29,8 persen.

Baca Juga: Utang Luar Negeri RI Naik 2,5% Tembus USD 437,9 Miliar

Pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam memantau perkembangan utang luar negeri secara berkala. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian tetap menjadi landasan utama guna meminimalkan risiko stabilitas ekonomi.

Optimalisasi ULN diarahkan untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, peran utang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas.