Sri Mulyani dan Mahfud MD Gaduh Debat Soal Uang Rp300 Triliun, Waketum Garuda Jengah: Padahal Mereka Sesama Menteri...

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengkritik perdebatan antara dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Hal ini terkait dugaan transaksi ganjil sejumlah pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan nilai mencapai Rp300 triliun yang dibongkar oleh Pusat Pelaporan Aliran Transaksi Keuangan (PPATK) beberapa waktu lalu.

Baca Juga: DPR Bakal Panggil Mahfud MD dan PPATK, Ini Semua Soal Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu

Menurut Teddy, keduanya mempertahankan pendapat masing-masing. Menkopolhukam bilang sudah menyerahkan data, ada transaksi mencurigakan Rp300 triliun dan Menteri Keuangan bilang, setelah diperiksa, data yang diberikan tidak ada seperti yang disampaikan Menkopolhukam. 

"Padahal mereka sesama menteri dan secara aturan, Kementerian Keuangan tidak ada di bawah Kementerian Koordinator Polhukam, tetapi di bawah Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Jadi jika Menkopolhukam merasa ada masalah maka koordinasikan dengan Menko perekonomian," ungkap Teddy di Jakarta, Senin (13/3/2023).

Menurut Teddy, seandainya Kementerian Keuangan di bawah Kemenko Polhukam, maka ada aturan main.

"Mahfud MD sebagai menteri koordinator, salah satu tugasnya berdasarkan Peraturan Presiden adalah, melakukan Koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kementerian, bukan koordinasi dengan media dan media sosial," bebernya.

Teddy menilai saat ini perdebatan di depan publik justru menimbulkan kegaduhan sehingga publik terbagi dua, ada yang mendukung Mahfud MD dan ada yang mendukung Sri Mulyani.

"Hentikanlah bermain-main, hentikan memanfaatkan publik, jalankan saja tugas sesuai dengan aturan main dan jangan bermain-main dalam tugas," ucap Jubir Partai Garuda itu.

Baca Juga: Elite PDIP Minta Mahfud MD Tidak Buat Lelucon Soal Transaksi Mencurigakan Rp300 Triliun di Kemenkeu

Teddy menambahkan jika ingin berpolitik praktis, menaikkan nama untuk ada di Pemilu 2024, maka kalian adalah pemain politik yang buruk.

"Kalian sama sekali tidak memiliki kemampuan berselancar dalam politik. Jadi fokuslah bekerja, jangan membuat kegaduhan," katanya.