IMB Menjadi Kunci Tragedi Kebakaran Plumpang, Jokowi hingga Anies Baswedan Disorot Tajam: Era Siapa...

Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid menyoroti perkembangan dari penanganan musibah soal Kebakaran Plumpang.

Dirinya mengatakan untuk mencari akar masalah dari hal tersebut perlu ada penggalian informasi serius terkait IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Baca Juga: Tak Berani Tunjuk Pengkhianat Konstitusi dalam Kabinet Jokowi, Anies Baswedan Disoroti: Kita Enggak Butuh Teka-teki

Menurutnya, gubernur yang mengeluarkan izin itu harus bertanggung jawab atas insiden yang telah memakan korban tersebut.

"Pertama, dari 9.234 KK (Kartu Keluarga) itu kita perlu impentalisir terlebih dahulu IMB-nya ini dikeluarkan tahun berapa?," ujar Nusron Wahid pada rapat Komisi VI DPR RI.

Pernyataan itu diunggah dalam bentuk video oleh akun Twitter @MARQUEZ__93, dilansir Suara Denpasar pada Rabu, (15/3/2023).

Nusron menyampaikan sebuah ide gagasan, ia meminta Komisi VI DPR RI membentuk tim khusus untuk membantu investigasi kasus kebakaran Depo Pertamina Plumpang agar terang benderang.

Baca Juga: Lakukan Ibadah Salat Jumat Saja Diawasi, Sulitnya Anies Baswedan Menjadi Next Jokowi: Ini Sudah Aneh

"Kalau dikeluarkan tahun 2017 sampai tahun 2022 IMB-nya ada berapa persen, kita investigasi, kalau perlu saya minta Komisi VI membentuk tim khusus, untuk membantu investigasi," ujarnya melanjutkan.

Kemudian, Nusron menyebutkan beberapa nama yang kemungkinan harus bertanggung jawab.

Mulai dari Anies Baswedan, Komud, Foke, Irman Khairan dan Sarmuji terancam harus bertanggung jawab apabila nanti terbukti IMB itu keluar pada zaman mereka.

Baca Juga: Katanya Bawa Misi Perubahan, Apa Iya Anies Takut Kritik Jokowi?

"(IMB) Dikeluarkan pada zaman siapa? Kalau pada zaman tahun 2017 sampai tahun 2022, berarti zaman gubernurnya calon presidennya pak Martin, pak Anies ini berarti dia bertanggung jawab," ujar Nusron menjelaskan.

"Tapi kalau kemudian IMB-nya dikeluarkan pada tahun 2012 sampai tahun 2017, ini berarti pak Komud yang tanggung jawab, karena di situ ada pak Komud IMB-nya," ujarnya melanjutkan.

"Kalau ternyata IMB-nya dikeluarkan tahun 2006 sampai tahun 2007, berarti pak Foke, pak Irman Khairan yang tanggung jawab waktu itu didukung oleh Demokrat," ujarnya melanjutkan.

"Kalau ternyata IMB-nya keluar tahun 95 atau 94, pak Samurji yang tanggung jawab, karena Golkar," ujarnya melanjutkan.

Baca Juga: Getol Pantau Aktivitas Anies Hingga Edarkan Pesan Berantai, Kinerja Bawaslu Dipertanyakan Demokrat

"Ini supaya gampang kita mengusutnya," ujar Nusron menyampaikan maksud dari gagasannya.