Polemik Kasus Kekerasan Seksual Kakak-Beradik di Baubau, KemenPPPA Dorong Polisi Usut Tuntas

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) meminta pihak kepolisian mendalami kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap dua anak perempuan berusia sembilan (9) dan empat (4) tahun di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara.

Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, mengatakan pihaknya juga meminta kasus ini diusut secara tuntas guna menegakkan hukum yang berkeadilan.

Baca Juga: 7 Anak Korban Kekerasan Seksual di Banyuwangi Terima Bantuan dari Kemensos

"KemenPPPA berharap kasus ini dapat segera dituntaskan dan terinformasikan dengan baik ke publik demi tercapainya rasa keadilan bagi korban. Saat ini, kami telah melakukan koordinasi intens dengan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Polri) dalam upaya menindaklanjuti penanganan kasus ini," ujar Nahar, di Jakarta, Sabtu (18/3/2023).

KemenPPPA mendukung proses pemeriksaan kasus tindak pidana kekerasan seksual di Baubau dan rencananya akan mengirimkan ahli sesuai permohonan yang telah diterima.

"Dikarenakan keterbatasan ahli pidana, baik di Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Kota Baubau, maka sesuai dengan permintaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3A PPKB) Provinsi Sulawesi Tenggara, kami akan mengirim ahli pidana. Mari kita kawal bersama proses hukum ini sehingga hukum benar-benar ditegakkan dan memberikan rasa keadilan bagi korban," tutur Nahar.

Baca Juga: Tragedi Terulang Kembali, 12 Mahasiswa Unand Jadi Korban Pelecehan Seksual Pasangan Calon Dokter!

Lebih lanjut, Nahar menegaskan pihaknya berkomitmen untuk memastikan pendampingan terhadap korban. Terkait hal itu, KemenPPPA telah melakukan koordinasi dengan Dinas P3A PPKB Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas PPPA Kota Baubau, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan korban.

"KemenPPPA memastikan korban harus mendapatkan layanan dari dinas terkait dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Baubau dalam bentuk pendampingan dan konseling psikologis sesuai standar yang berlaku," ungkap Nahar.