Publik Sudah Tahu Siapa Menko yang Dituduh Anies Mau Ubah Konstitusi, Demokrat: Pernah Bangun Wacana Tunda Pemilu Lewat Big Data

Anggota Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menanggapi pernyataan Anies Baswedan terkait sosok menteri koordinator (menko) yang ingin mengubah konstitusi. Ia menyebut menko yang dimaksud ini bisa langsung diketahui dari jejak digitalnya.

Selain berencana mengubah konstitusi, kata Kamhar, menko tersebut juga pernah merencanakan untuk melakukan penundaan Pemilu 2024 melalui aspirasi big data.

Baca Juga: Anies Baswedan Sebut Ada Menko yang Mau Ubah Konstitusi, Langsung Dibalas Elite PDIP: Kalau Bagi Pak Anies Kesinambungan Gak Penting…

"Itu sebenarnya cukup terang benderang kalau dia rutin atau rajin mau mencari jejak digital atau pemberitaan berkaitan dengan Menko yang pernah membangun wacana ada kaitannya dengan penundaan Pemilu melalui aspirasi big data," kata Kamhar di Jakarta Pusat, Senin (20/3/2023).

Kamhar menilai masyarakat sudah mengetahui siapa sosok menko yang dimaksud oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia enggan menyebut nama menko tersebut secara detail.

Baca Juga: Sebut Ada Menko Mau Ubah Konstitusi, Hasto PDIP Sindir Balik Anies Baswedan

"Tanpa menyebut nama pun, publik sudah tahu siapa yang dimaksud. Menko yang getol untuk itu kan ada," ungkapnya.

Ada Menko Ingin Ubah Konstitusi

Anies sempat menyinggung seseorang yang menjabat sebagai menteri koordinator secara terang-terangan ingin mengubah konstitusi. Ia menilai orang tersebut tidak mampu memegang komitmen kepada demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi Untuk Indonesia Maju.

"Ndak pernah terbayang kok ada orang yang berada di posisi kunci, menko, mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah berapa orang yang mendukung," kata Anies dikutip melalui YouTube Reborn TV pada Jumat (17/3/2023).

Baca Juga: Soal Isu Ngebet Mengubah Konstitusi, Kubu Anies Baswedan Ogah Sebut Nama Menkonya Jokowi: Publik Sudah Tahu...

Anies tidak menyebut siapa menteri koordinator yang dimaksud. Hanya saja, pernyataan Anies tersebut merujuk pada pembahasan terkait pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun sekali

Bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut menilai pernyataan seorang menko itu tidak menurunkan kualitas demokrasi. Hanya saja orang seperti menko yang dimaksudkannya itu tidak memiliki komitmen kepada demokrasi.

Baca Juga: SPBE Kunci Semakin Optimalnya Kinerja Pemerintahan Jokowi, Menko Luhut: Ayo, Kita Sama-sama Bersatu!

Ia mewajarkan kalau misalkan pembahasan soal pengubahan konstitusi itu dilakukan di ruang-ruang pembicaraan tertutup. Namun, betapa kagetnya kalau pernyataan menko itu disampaikan kepada ruang publik.

"Hanya orang-orang yang tidak komit pada demokrasi itu makin berani mengungkapkan pikirannya secara terbuka, tidak tabu," terangnya.