Pakaian Bekas Impor Ilegal Tidak Bayar Pajak dan Cukai, Presiden Jokowi: Sangat Mengganggu!

Kegelisahan masyarakat terkait maraknya impor pakaian bekas yang menjadikan Indonesia sebagai "tempat pembuangan akhir" kemudian menjualnya sehingga mengambil potensi pasar para desainer, produsen, serta para pekerja industri pakaian dalam negeri, belakangan ini juga disuarakan oleh Founder atau Pendiri Jakarta Clothing Expo (JakCloth) Achmad Ichsan Nasution, yang akrab disapa dengan panggilan Ucok.

"Kalau ditanya, impor pakaian bekas itu berdampak atau tidak, pasti akan berdampak bagi industri pakaian lokal. Karena industri pakaian lokal itu mempekerjakan dari hulu ke hilir, ya tukang jahit, tukang bahan, tukang washing, tukang plastik, tukang setrika, dan lain sebagainya," kata Ucok, di Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Baca Juga: Bukan Thrifting, Masyarakat Nilai yang Membunuh UMKM Justru Barang-barang KW dari China

Dirinya pun menegaskan impor pakaian bekas tidak mempekerjakan pekerja dalam negeri dari hulu ke hilir dan justru membesarkan persaingan dengan produk pakaian lokal.

"Kalau pakaian bekas ini tahu-tahu datengin barang tanpa cukai dan pajak, dan dijual dengan harga murah. Jadi berdampak dengan industri lokal, yang kalau dibandingkan pasti lebih tinggi harganya dari pakaian bekas impor," ujar Ucok.

Sikap Pemerintah juga disuarakan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang secara tegas melarang pakaian bekas impor ilegal, karena berdampak besar terhadap industri tekstil dalam negeri yang sebagian besar adalah UMKM.

Baca Juga: Thrifting Dilarang Presiden Jokowi, Pedagang Baju Bekas Bekasi: Ya Tinggal Tunggu Bangkrut Aja!

"Impor produk-produk pakaian bekas dari luar adalah praktik ilegal yang sudah lama dilarang oleh regulasi. Mereka ini jelas tidak bayar cukai, jadi harga bakal lebih murah, ini akan memukul produsen fesyen dalam negeri. Jangan sampai produk ilegal ini masuk terus ke market dalam negeri, merusak industri tekstil dan produk tekstil kita yang juga didominasi UMKM," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita juga siapkan opsi-opsi produk lokal untuk jadi substitusi produk impor," kata Menteri Teten.