Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, Lc, MA mengapresiasi sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan komponen masyarakat lainnya, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah yang menolak kedatangan Timnas Sepakbola Israel pada penyelenggaraan Piala Dunia U-20 di Indonesia.
"Sikap PDIP melalui Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Ketua Bamusi Prof Dr Hamka Haq dan kader PDIP yang merupakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang secara terbuka menolak kedatangan Timnas Israel main di Bali/Indonesia, sudah sesuai dengan konstitusi dan teladan yang pernah dicontohkan oleh Presiden Soekarno," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (22/3).
HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sikap dan alasan PDIP ini merupakan kelanjutan dari sikap yang lebih dahulu disampaikan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam menolak kehadiran Timnas Israel.
"Diharapkan dengan makin banyaknya partai yang mengedepankan prinsip ketaatan pada Konstitusi, antara lain Pembukaan UUD NRI 1945 yang oleh MPR bahkan dinyatakan tidak dapat diubah, maka penolakan terhadap penjajajahan dan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina akan makin bisa diwujudkan dengan menolak segala bentuk penjajahan seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina yang sudah berlaku sejak tahun 1948," tukasnya.
Lebih lanjut, HNW menuturkan bahwa sikap PDIP dan MUI ini bukan hanya perlu diapresiasi, melainkan juga perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah.
"Kita semua tahu bahwa PDIP merupakan partai utama pengusung pemerintahan Presiden Jokowi. Jadi, sudah seyogianya, apabila memang penolakan ini dilakukan secara serius, Pemerintah wajarnya mengikuti dan bisa menjadikannya sebagai kebijakan luar negeri pemerintah," katanya.
"Apalagi, sikap luar negeri Pemerintah sudah disuarakan dengan sangat jelas dan tegas oleh Menlu RI di forum PBB agar pada tahun 2023 yang mengkritisi negara-negara di dunia agar tidak basa basi mendukung Palestina Merdeka dan mengoreksi tindakan pendudukan Israel yang makin parah," lanjutnya.
Menurut HNW, komunikasi dengan pihak FIFA ini harusnya bisa dan sangat diperlukan. Sebagaimana dilakukan oleh Qatar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia 2022. Agar kekhasan aturan di Qatar seperti larangan minuman keras di dalam stadion dan juga larangan kampanye LGBT di dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2022 diterima dan dihormati oleh FIFA, dan FIFA menerima bahkan Presiden FIFA mengapresiasi sukses Qatar sebagai tuan rumah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Laras Devi Rachmawati
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
Advertisement