Meski disebut diberikan hak dalam memilih cawapresnya, Anies Baswedan dinilai tidak bebas dalam memilih pasangannya untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Pandangan tersebut disampaikan pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno.
Pasalnya, jelas Adi, Demokrat dan PKS sama-sama mengincar posisi cawapres, yakni Demokrat mendukung AHY dan PKS mendukung Ahmad Heryawan (Aher) untuk mendampingi Anies.
Baca Juga: Singgung Politik Identitas, Berpotensi Jadi Bumerang bagi Anies
"Anies di sini tidak bisa 100 persen bebas menentukan siapa cawapresnya karena Anies tidak mungkin maju tanpa Demokrat, Anies itu tidak bisa maju tanpa PKS," ujar Adi dalam keterangannya, Kamis (23/3/2023).
Sebab, ambang batas presiden 20 persen baru dapat terpenuhi jika ketiga partai dalam Koalisi Perubahan (NasDem, Demokrat, dan PKS) berkoalisi. Karena itu, Direktur Eksekutif Paramater Politik ini menilai, jika Anies mengambil cawapres di luar Koalisi Perubahan, harus direstui oleh tiga partai koalisi.
"Sebut saja misalnya Anies mengambil calon di luar perubahan, sebut saja Khofifah, apakah AHY mau? Bisa saja AHY tidak mau dan angkat kaki dari koalisi perubahan dan itu artinya suara NasDem sama PKS saja itu enggak cukup, jadi rumit," ujarnya.
Untuk itu, tak heran jika Demokrat mematok posisi cawapres mendampingi Anies, termasuk PKS. Hal ini karena posisi partai di koalisi perubahan ini signifikan.
Menurutnya, jika calon dari PKS tidak dipinang sebagai cawapres Anies, belum tentu partai yang dipimpin Ahmad Syaikhu itu tetap berada di Koalisi Perubahan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait:
Advertisement