Larangan Buka Bersama Dinilai Diskriminatif Bagi Islam, Lebih Baik Jokowi Buat Edaran Ini...

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hidayat Nur Wahid (HNW), menilai wajar adanya penolakan publik dan pertanyaan besar atas pelarangan kegiatan buka bersama selama Ramadan 1444 H yang diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dia menilai pelarangan tersebut seolah-olah menyiratkan bahwa Covid-19 hanya menjangkiti orang-orang yang berkegiatan buka bersama di bulan Ramadan, tidak untuk kegiatan lainnya. 

Baca Juga: Fraksi PKS Minta Pemerintah Cabut Larangan Bukber

"Mestinya semua kerumunan khususnya yang skalanya lebih besar dari bukber seperti kegiatan konser musik, nonton sepak bola, nonton balapan perahu di Danau Toba dan balapan Motor di Mandalika, atau kegiatan pejabat negara yang menyelenggarakan pesta pernikahan, mestinya juga dilarang," kata HNW dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/3/2023).

HNW menilai kebijakan tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil. Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah untuk segera mencabut aturan itu. 

Kalaupun diperlukan adanya edaran, kata HNW, lebih baik dibuat imbauan penerapan protokol kesehatan bagi yang melaksanakan buka bersama dan kegiatan lainnya yang mengundang kerumunan. Apalagi, kata dia, Jokowi justru meminta agar masyarakat memperbanyak belanja, nonton konser, dan nonton bola.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Sebut Jokowi Justru Harus Diapresiasi karena Larang Pejabat Ikutan Bukber, Bukti Presiden Peka?

Hal yang pasti juga berdampak terjadinya kerumunan yang potensial bisa terkait dengan penyebaran Covid. Pemerintah Provinsi dan Polisi bahkan diminta untuk mempermudah izin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut dengan alasan peningkatan pertumbuhan ekonomi. 

"Padahal bukber selama Ramadan selain sebagai sarana silaturahmi, mendengarkan ceramah Agama untuk ingatkan para ASN/pimpinan Lembaga Negara, dan merupakan tradisi/kegiatan sosial positif yang sudah mengakar di masyarakat, juga dapat meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi," katanya.