Boyong 16.990 ASN ke IKN, Pemerintah: Kami Siap Jamin Kehidupan yang Lebih Baik
Pemerintah tengah menyiapkan skema dan mekanisme pemindahan tahap pertama 16.990 orang aparatur sipil negara (ASN) termasuk TNI dan Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan berlangsungnya pada 2024.
Seiring dengan persiapan tersebut, Pemerintah juga terus menggenjot pembangunan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke IKN seperti sarana olah raga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.
Diketahui bahwa persiapan pemindahan ASN sudah berjalan mulai dari rapat koordinasi, perencanaan, penganggaran, dan persiapan lainnya.
Fungsional dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Farida Dewi Maharani mengatakan bahwa pemindahan IKN menjadi salah satu solusi untuk mengurai kemacetan Kota Jakarta, selain itu juga untuk mengatasi kepadatan penduduk di Jakarta khususnya serta pemerataan ekonomi bukan hanya terpusat di Jawa.
Menurut data BPS (2020-2022), dari sisi jumlah penduduk, tercatat bahwa Jakarta memiliki kisaran 10 juta orang, Jawa Barat 48 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Tengah 36 juta, bahkan Banten 11 juta.
"Namun, banyak orang dari Jawa Barat (Depok, Bogor, Bekasi) dan Banten (Tanggerang) yang setiap hari melaju dari provinsi mereka menuju Jakarta," kata Farida.
Jika memang ada ibu kota baru, Farida berujar, maka nantinya ada kisaran 970 ribu ASN Pusat (data BKN per Juni 2022) yang akan digeser ke IKN. Angka ini, kata dia, tentu akan mengurangi jumlah kepadatan Jakarta, dan angka ini belum termasuk anggota keluarga yang akan diikutsertakan dalam proses pemindahan IKN.
”Momen ini menjadikan momen untuk memperbaiki kota yang lebih layak huni baik dari aspek tata kota yang lebih hijau dan rapi, aspek pemanfaatan teknologi untuk semua sarana dan prasarana, aspek transportasi publik dan layanan publik yang lebih manusiawi,” tambahnya.
Baca Juga: Siap-siap! 17 Ribu ASN Bakal Dipindah ke IKN Nusantara Mulai Tahun Depan
Menurut Farida, dia bersedia pindah ke Nusantara untuk menuju hal yang lebih baik, hidup di lingkungan yang jauh lebih layak minimal tidak macet, hunian asri dan modern serta udara lebih sehat.
”Apalagi ASN dipilih untuk diprioritaskan dipindah awal, ini tentu keistimewaan tersendiri, dengan catatan ada kejelasan proses pemindahan,” tegasnya.
Senada dengan Farida, Kepala Bagian Tata Usaha Pada Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN dari Badan Kepegawaian Nasional Suharnitik mengatakan bahwa dirinya sangat setuju dengan perpindahan ibu kota, karena dengan adanya pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara dapat mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dan dapat memperlancar perekonomian.
”Seyogyanya diberikan tunjangan kinerja secara khusus dan ditambah tunjangan lainnya yang dapat menarik minat dari ASN,” tambahnya.
Farida juga menambahkan bahwa antusiasme ASN dapat diukur dari seberapa siap tempat baru tersebut, minimal kebutuhan-kebutuhan dasar hidup dapat dipenuhi, seperti pasar untuk kebutuhan makan sehari-hari, sekolah untuk ASN yang memiliki keluarga yang masih sekolah minimal SD-SMA, dan rumah sakit. Jika kebutuhan dasar tersebut dapat dipenuhi, maka secara otomatis tidak ada alasan untuk menolak pindah.
”Tentu ASN banyak berharap agar kebutuhan dasar hidup dapat terpenuhi. Dan buat yang berkeluarga, tentu juga berharap untuk mendapatkan tempat hidup yang layak bagi keluarga mereka,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris OIKN, Ahmad Jaka Santos Adiwijaya, menyebutkan bahwa fasilitas pendukung untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup seperti pasar, sekolah, rumah sakit dan lain-lain sudah direncanakan semenjak awal dan akan siap seiring dengan perpindahan ASN.
”Fasilitas untuk kebutuhan ASN yang pindah sudah dipikirkan dan akan disiapkan. Sebagai contoh Rumah Sakit bertaraf Internasional rencananya akan hadir di KIPP, kemudian kita juga akan bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang baik,” ujar Jaka.
Baca Juga: Wamendagri Ajak Para ASN Kawal Proses Penyelenggaraan Pemilu 2024
Menurut Farida, ASN tidak akan menolak untuk dipindahkan selama mereka mereka mendapat informasi yang jelas terkait proses pemindahan.
”Apalagi jika mereka akan diberikan prioritas untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak, tidak mengalami kemacetan, mendapatkan hunian asri dan modern serta udara yang lebih sehat,” ucapnya.
Dalam jangka panjang, dia berharap, pindahnya ibu kota dapat menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan, dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, perpindahan ibu kota juga tidak dapat dianggap sebagai solusi tunggal untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi Indonesia.
”Masih banyak tantangan lain yang perlu diatasi, seperti ketimpangan ekonomi, kesenjangan sosial, dan masalah lingkungan. Oleh karena itu, perpindahan ibu kota harus diikuti dengan upaya-upaya konkret untuk memperbaiki keadaan secara keseluruhan,” ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Alfida Rizky Febrianna
Editor: Annisa Nurfitri
Advertisement