Pemerintah Mau Impor Dua Juta Ton Beras untuk Pemenuhan CBP, Suhardi Duka Tolak dengan Lantang

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk melakukan importasi beras sejumlah dua juta ton dalam rangka pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Menurutnya, saat ini neraca komoditas beras masih surplus. Juga, alasan impor beras karena Bulog tidak dapat membeli beras di Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tidak dapat diterima olehnya.

"Setelah hadir Badan Pangan (di) 2022, kebijakan pertamanya adalah impor. Ini sangat mengecewakan sekali. Kok kebijakan pertamanya impor? Sedangkan filosofi pembentukannya lain (yaitu) bagaimana kepentingan petani difasilitasi dengan baik," katanya di Jakarta, belum lama ini.

Baca Juga: Kubu Moeldoko Ingin Rebut Demokrat dari Tangan AHY, Pengamat Cium Upaya Jegal Pencapresan Anies Baswedan

"Yang selama ini (terjadi) antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian kan beda paham. Oleh karena itu hadirlah Badan Pangan Nasional tapi yang mengecewakan di saat neraca beras kita surplus empat juta ton, melakukan impor," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pangan Nasional menetapkan HPP untuk gabah sebesar Rp4.200 kemudian dinaikkan menjadi Rp5.000. Lalu untuk HPP beras sebesar Rp8.300 dinaikkan menjadi Rp9.950.

"Di tengah harga gabah, di tengah harga beras Rp12.500, gabah tidak akan ada harga Rp5.000, beras juga tidak akan ada Rp9.950. Jadi saya selalu katakan bahwa kehadiran Badan Pangan untuk memotong tangannya Bulog dengan HPP beras Rp9.950, untuk tidak bisa membeli Bulog di harga pasar. Maka pada saat itulah keluar lagi kebijakan impor. Ini kan politisnya begitu," tandasnya.