Diberhentikan Firli dari KPK, Begini Prestasi Brigjen Endar: OTT Direktur Pajak sampai Menteri

Brigjen Endar Priantoro yang saat ini tengah menjadi perdebatan antara KPK dan Polri dalam penempatannya sebagai Direktur Penyelidikan, memiliki sejumlah catatan prestasi selama berdinas di lembaga antirasuah atau Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari jejak digital, berbagai prestasi yang menonjol seperti dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di Kemensos RI terkait Bansos wilayah Jabodetabek tahun 2020. Perkara ini naik penyidikan pada 5 Desember 2020.

Baca Juga: Formula E Jadi Alasan Paling Masuk Akal Firli Berhentikan Endar, Pengamat: Sangat Arogan!

Kasus lainnya meliputi dugaan tindak pidana korupsi pengadaan lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya tahun 2019 dan 2020 berkaitan dengan tanah Munjul yang kemudian diproses penyidikan pada Februari 2021. Sebelumnya juga, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dibidik berkaitan dengan kasus pengadaan tanah di Pulogebang Jakarta Timur.

Kasus yang tak kalah menarik adalah dugaan tindak pidana korupsi penerimaan sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya terkait pengadaan pesawat terbang pada PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015. Pada kejahatan korupsi di tingkat korporasi yang juga menarik berkaitan dengan dugaan korupsi pada kerja sama pengolahan anoda logam antara PT ANTAM dengan PT LOCO MONTRADO tahun 2017.

Kasus dugaan korupsi yang mencengangkan juga berkaitan dengan Penyaluran Bantuan Sosial Beras di PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Tahun 2020.

Terbaru, dugaan gratifikasi atau penerimaan sesuatu oleh Rafael Alun Trisambodo selaku Pemeriksa Pajak dan atau Pegawai DJP Kemenkeu RI tahun 2011-2023. Kasus ini baru masuk ke tingkat penyidikan pada akhir Maret 2023.

Sejumlah kasus yang ditangani Brigjen Endar Priantoro dalam satuan Satgas 4, meliputi:

1. OTT Gubernur Sulsel;
2. OTT Bupati Nganjuk;
3. OTT Bupati Probolinggo;
4. OTT PPK Kab. Hulu Sungai Utara;
5. OTT Bupati Musi Banyuasin (gab pak milton);
6. Auditor BPK Sulsel;
7. Pembangunan Kapal KB;
8. OTT Anggota DPRD Jawa Timur;
9. Bupati Bangkalan;
10. Kapal DKB