DPR: Kebijakan Pembatasan Truk 3 Sumbu Harus Ditinjau Ulang

Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pelarangan truk sumbu tiga yang mengangkut air minum kemasan galon dengan menyesuaikan saja terhadap kondisi kemacetan jalan saat musim lebaran nanti.

Dikhawatirkan, pelarangan terhadap truk tersebut justru akan menyebabkan terjadinya kelangkaan air minum di masyarakat.

"Truk sumbu tiga untuk mengangkut air minum galon itu harus dijinkan juga beroperasi seperti juga terhadap sembako, BBM, hewan, ternak, dan lain-lain. Pasalnya, air minum itu juga merupakan kebutuhan vital masyarakat. Jadi, sangat aneh jika tidak diizinkan beroperasi," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI  dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Iqbal.

Menurutnya, tidak semudah itu untuk meminta perusahaan mengubah skema pengangkutan dari truk besar ke truk kecil. Perusahaan juga akan mengeluarkan ongkos dan jumlah truk yang lebih banyak untuk mengangkutnya.

"Kemacetan di jalan malah akan bertambah parah jika banyak truk-truk kecil yang beroperasi di jalan saat lebaran nanti. Sementara, pemerintah kan ingin agar jalannya tidak macet," ucapnya. 

Untuk itu, dia berharap pemerintah segera mempertimbangkan kembali pelarangan operasional bagi truk sumbu tiga yang mengangkut air kemasan galon. Dia menyarankan agar  pemerintah tetap mengijinkannya tetap beroperasi dengan mengaturnya sesuai kondisi jalan pada saat lebaran nanti.  

"Saya khawatir dampaknya di masyarakat yaitu kekurangan pasokan air galon dan harga air jadi mahal," katanya.

Anggota Komisi V lainnya dari Fraksi Gerindra, Novita Wijayanti, juga menyampaikan hal serupa. Dia mengatakan mumpung masih ada waktu, pemerintah sebaiknya segera merevisi atau mengkaji ulang aturan SKB yang sudah dibuat.

Dia juga mengingatkan pemerintah agar peristiwa kelangkaan air galon yang terjadi sebelum tahun 2017 dulu tidak terjadi lagi saat lebaran tahun ini.

"Jika sejak 2017 sampai 2022 lalu air galon boleh diangkut menggunakan truk sumbu tiga selama masa arus lebaran, menjadi aneh jika tahun ini tidak dibolehkan," tukasnya.

Menurut Novi, adalah fakta di industri bahwa hampir semua angkutan air minum galon itu menggunakan truk sumbu tiga.

"Jadi, tidak mungkin industri menggantinya dalam sekejap. Apalagi jumlah truk yang dibutuhkan bisa naik sampai 150 persennya. Jadi diizinkan saja beroperasi sambil diatur saja melihat kondisinya nanti pada saat lebaran,” ujarnya.

Tidak hanya itu, dia juga mengkhawatirkan jika air galon itu diangkut dengan menggunakan truk-truk kecil maka jumlah yang dibutuhkan akan banyak sekali dan malah berpotensi membuat kemacetan jalan yang lebih parah.

"Yang ada akan mengular di jalanan,” cetusnya.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), HA Bakrie, bahkan  mengatakan kalau mengangkut air itu sama saja dengan mengangkut minyak dan BBM, di mana yang diperlukan adalah kendaraan-kendaraan besar.

"Hal itu karena mengangkut air galon itu akan menjadi lebih aman untuk keselamatan lalu lintas  jika menggunakan truk besar, Jika menggunakan kendaraan kecil malah lebih rawan," katanya. 

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Suryadi Jaya Purnama, juga mengatakan kegiatan momen lebaran tidak boleh mengganggu aktivitas distribusi logistik.

Karena, menurutnya, peniadaan distribusi barang atau logistik itu akan menyebabkan kelangkaan barang di daerah-daerah yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga yang memicu inflasi.

“Intinya, kelancaran mudik tetap menjadi perhatian utama, tapi ketersediaan dan distribusi logistik juga tidak boleh diganggu,” ujarnya. 

Karena, menurutnya, jika logistik terganggu, apalagi yang terkait kebutuhan sehari-hari termasuk aktivitas pembangunan, itu juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, bahkan bisa mempengaruhi kinerja ekonomi dan inflasi.

Jadi, lanjutnya, distribusi logistik ini juga harus dipastikan tidak boleh terhenti selama musim lebaran nanti.

“Jadi, jangan sampai terjadi inflasi karena ketika barang tidak bisa didistribusikan karena numpuk di gudang utama atau masih di pabrik, kemudian di masyarakat menjadi tidak tersedia. Itu kan akan membuat harganya menjadi naik dan akan menimbulkan inflasi,” katanya.