Elite PDIP Sebut UU Perampasan Aset Harus Lewat Restu Ketum Parpol, Pengamat: Mereka Tidak Menyuarakan Aspirasi Rakyat!

“Para politisi ataupun wakil rakyat yang ada saat initidak bisa menyuarakanaspirasi rakyat. Masyarakat hanya dijadikan sebagaiinstrumen demokrsasi sebagai objek saja. Objek penderita yang jika pemilu suara nya dimanfaatkan dan setelah pemilu ditinggalkan dan sama sekali tidak diperjuankan tragis!” jelasnya.

Sebelumnya, Nama Bambang Pacul tiba tiba mencuat ke publik ketika potongan videonya dalam rapat RDP antara Komisi 3 DPR RI dengan Menkopolhukam Mahfud MD berlangsung. Dalam video tersebut Bambang Pacul dan Mahfud MD berbicara tentang Undang Undang Perampasan Aset UUPA.

Dalam rapat dengan komisi 3 tersebut Mahfud MD menyampaikan tentang permintaannya agar DPR mendukung dan mempercepat Undang Undang Perampasan Asset UUPA.

Baca Juga: Tingkah Jokowi Mandikan Kembang ke Moncong Pesawat Hercules Bikin Heran Bachrum Achmadi: Orang Sudah ke Bulan, Kita Masih...

"Jadi permintaan Saudara langsung saya jawab. Bambang Pacul siap, kalau diperintah juragan. Mana berani, Pak," kata Bambang.

"Loh, saya terang-terangan ini. Mungkin RUU Perampasan Aset bisa (disahkan), tapi harus bicara dengan para ketua partai dulu. Kalau di sini nggak bisa, Pak," ujarnya.