UU Perampasan Aset Mesti Direstui Ketum Parpol, Pengamat: Kiamat Demokrasi!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembasahan mengenai pengesahan UU Perampasan Aset jadi salah satu yang mendapat sorotan beberapa waktu terakhir ini. Hal ini karena heboh keengganan seorang anggota DPR dari PDIP yakni Bambang Wuryanto (Pacul) untuk mengesahkan UU Perampasan Aset sebelum ada pembicaraan dengan petinggi Partai Politik.

Mengenai hal ini, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menilai apa yang dilontarkan oleh Pacul dan para elite politik menandakan Demokrasi sedang tidak baik-baik saja.

“Demokrasi yang ada saat ini justru terancam mengalami pembusukan bahkan boleh dikata kiamat terhadap demokrasi dimana hal itu justru dilakukan oleh institusi yang mestinya menjaga ruh Demokrasi yaitu partai politik dan elite partai politik itu sendiri,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Rabu (12/4/23).

Bukannya tanpa alasan, menurut Achmad, apa yang dilontarkan oleh anak buah Megawati Soekarnoputri ini menandakan apa yang diperjuangkan semasa reformasi puluhan tahun lalu terasa sia-sia.

Baca Juga: Belum Lama Nyinyir Ibu-ibu Pengajian, Kini Megawati Minta Rapat Dimulai dengan Salam Pancasila: Buat yang Merasa Ideologinya Pancasila!

Hal ini karena menurutnya petinggi parpol jadi yang paling dominan bagi para politisi dan wakil rakyat saat ini.

“Pernyataan Bambang Pacul mengindikasikan betapa Adi kuasanya Ketua Umum partai politik mencengkeram para politisi baik di ranah legislatif maupun eksekutif. 23 Tahun reformasi, demokrasi yang diperjuangkan dengan darah para mahasiswa ternyata justru mengalami kemunduran dalam demokrasi,” jelasnya.

Achmad menilai dengan fenomena tersebut, maka kualitas politisi saat ini memang tidak bisa menyuarakan aspirasi masyarakat.

Ia pun mengaku ragu dengan situasi yang demikian, demokrasi di Indonesia bisa mengalami kemajuan.