Berantas PMI Ilegal dan Kasus TPPO, Kemnaker: Kami Sanksi Hingga Ada Efek Jera!

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan komitmennya untuk memberantas penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal ke luar negeri yang sering kali menjadi awal mula kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan pihaknya kini tengah memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO yang melibatkan berbagai lintas instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. 

Baca Juga: Jadi Korban TPPO, 2 Warga Asal Provinsi Jawa Barat Dipulangkan KemenPPPA

Afriansyah menegaskan, mulai kini, pemerintah tak akan ragu mengambil tindakan hukum terhadap pelaku penempatan PMI ilegal, baik perorangan maupun korporasi. 

"Selama ini kami hanya memberi sanksi ringan, dan hanya mencabut atau skorsing, tetapi sekarang kami ingin melakukan efek jera kepada mereka yang melakukan (penempatan PMI secara nonprosedural)," kata Afriansyah, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (13/4/2023).

Afriansyah mengatakan, selain sanksi yang mengandung efek jera, beberapa langkah pemerintah untuk mencegah penempatan PMI secara ilegal.

Baca Juga: Kompetensi K3 Mulai Digelorakan Kembali, Kemnaker: Mari Tekan Risiko Kecelakaan Kerja

"Antara lain memaksimalkan tugas Satuan Tugas Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang tersebar di 25 lokasi embarkasi dan debarkasi PMI, mendorong Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terhadap proses penempatan PMI, dan melakukan edukasi kepada semua pihak baik masyarakat, pemerintah, dan Calon PMI," ungkapnya.

Tak sampai di situ, dia melanjutkan, pemerintah juga akan memperkuat tugas Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja untuk melayani proses penempatan tenaga kerja berjalan secara mudah dan bermartabat. 

"Selain itu, langkah lainnya adalah memperkuat kolaborasi dalam melakukan Sosialisasi dan berkesinambungan tentang pencegahan PMI ilegal dan TPPO di daerah asal kantong PMI serta wilayah perbatasan; dan memperkuat layanan Terpadu Satu Atap dalam pelindungan PMI," ujarnya.

Afriansyah menjelaskan, dalam hal pencegahan dan penanganan penempatan PMI ilegal, penguatan sinergi kerja berbagai lintas instansi kementerian/lembaga harus terus diperkuat karena sinergi kerja ini terbukti efektif dapat mencegah penempatan PMI ilegal. 

Baca Juga: Soroti Kesejahteraan Pekerja, Kemnaker Dukung Tiga Isu Prioritas Presidensi G20 India

Ia lalu mencontohkan keberhasilan pengungkapan sindikat penempatan PMI secara nonprosedural oleh Polresta Bandar Udara Soekarno-Hatta, serta pencegahan penempatan PMI nonprosedural di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo.

Menurutnya, keberhasilan penanganan 2 kasus tersebut tak lepas dari sinergi kerja antara Kemnaker, Kepolisian, Kemensos, Ditjen Imigrasi, dan BP2MI yang berjalan dengan efektif. 

"Jadi terkait Soetta dan Juanda, kami Kementerian Ketenagakerjaan fokus, kalau ada oknum-oknum yang terlibat akan kita tindak tegas," jelasnya.

Baca Juga: Bukti Kemnaker Lindungi Pekerja Migran Indonesia, DPR Puji Permenaker Nomor 4 Tahun 2023

Afriansyah pun menegaskan komitmen lintas instansi kementerian/lembaga untuk terus bersama-sama melakukan pencegahan penempatan PMI ilegal dan pemberantasan TPPO, termasuk kasus TPPO yang tengah terjadi di Batam.

"Ketika mereka berangkat secara nonprosedural, maka pelindungan, keselamatan, beserta seluruh fasilitas yang mereka dapat itu tidak mereka dapat. Itu yang harus kita sikapi," tandasnya.