Dorong Pemulihan, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Sepakati Global Policy Agenda

Pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN diproyeksikan mencapai 4,4% pada tahun 2023, relatif lebih baik dibanding proyeksi pertumbuhan global sebesar 2,8%.Indonesia, Vietnam dan Filipina masing-masing diproyeksikan tumbuh 5,0%, 5,8%, dan 6,0% pada tahun 2023.

Sementara itu pemulihan perekonomian global masih disertai berbagai tantangan, mencakup tekanan inflasi yang tetap tinggi, kerentanan pada sektor perbankan dan kekhawatiran penyebaran pada sektor keuangan secara lebih luas, serta dampak dari perang di Ukraina yang terus berlanjut dengan tekanan geopolitik yang masih tinggi. Baca Juga: Soroti Kesejahteraan Pekerja, Kemnaker Dukung Tiga Isu Prioritas Presidensi G20 India

Hal ini mengemuka dalam rangkaian Pertemuan Musim Semi International Monetary Fund dan World Bank (IMF-World Bank), termasuk di dalamnya pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 yang diselenggarakan pada tanggal 10-15 April 2023 di Washington D.C. Amerika Serikat dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati.

"Dengan perkembangan dan prospek perekonomian global yang semakin kompleks, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati Global Policy Agenda dimana pembuat kebijakan perlu fokus pada upaya menjaga stabilitas perekonomian, membantu negara dalam kelompok rentan, dan memastikan tercapainya kesejahteraan," terang BI dalam pernyataan tertulisnya.

Secara lebih detil IMF mendorong respons kebijakan dengan immediate impact yaitu penurunan tingkat inflasi dan pengelolaan ekspektasi inflasi dengan komunikasi kebijakan yang jelas, pemantauan risiko stabilitas sistem keuangan, penguatan pengawasan, pengelolaan pergerakan nilai tukar, normalisasi kebijakan fiskal, penyediaan bantuan bagi kelompok rentan, serta peningkatan ketahanan pangan.Baca Juga: Dinilai Sukses Pimpin G20 Tahun Lalu, Pemerintah India: Kami Ingin Belajar dari Indonesia

"Kebijakan jangka menengah meliputi antara lain pemulihan sustainabilitas fiskal, reformasi struktural untuk meningkatkan pasokan, serta mitigasi risiko pandemi," tulis BI.

Sedangkan kebijakan jangka panjang meliputi penguatan kerja sama multilateral, penguatan stabilitas International Monetary System, pengentasan isu sektor kesehatan, serta percepatan upaya menuju ekonomi hijau, digital dan inklusif.