China Incar APBN untuk Jaminan Bunga Utang Proyek Kereta Cepat Kebanggaan Jokowi, Orang Demokrat: Pemerintah Terhipnotis!

Dia menambahkan, pembengkakan biaya atau cost overrun dari proyek Kereta Cepat berakibat besar membebani APBN. Ke depannya, Irwan menduga, hal itu bisa menimbulkan efek berantai ke defisit APBN jika terus dilakukan.

"Harus ditolak skema jaminan APBN ini. Sudah beberapa kali APBN mencuci kesalahan perencanaan Kereta Cepat," kata Irwan. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sempat melarang menggunakan APBN.

Baca Juga: Opung Luhut Datang ke Markas NasDem, Demokrat Percaya Surya Paloh Tak Akan Berkhianat

Kini, Jokowi malah mengizinkannya dengan penerbitan obligasi maupun pinjaman konsorsium BUMN untuk mendanai proyek senilai 7,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 110,9 triliun. Angka itu membengkak 1,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp 22 triliun.