Bima Yudho Dapat 'Perlawanan' dari Kubu Gubernur Lampung, Anak Buah Mas AHY: Pemimpin Jangan Baper!

Anggota DPR RI Didik Mukrianto ikut menyoroti soal Tiktoker asal Lampung, Bima Yudho, pengkritik pembangunan di daerahnya. Sebagaimana diketahui, aksi kritis pemuda tersebut kini berbuntut intimidasi hingga pelaporan ke polisi.

Selain itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bahkan sempat berkomunikasi via telepon dengan ayah Bima dan menyebut orang tua tiktoker tersebut tak becus mendidik anak.

Nah, Didik mengingatkan bahwa prinsip dasar yang harus disadari adalah tidak akan ada pemimpin yang supersempurna dalam menghadirkan kebijakan dan program untuk masyarakat dan rakyatnya.

Baca Juga: Yakin Anies Baswedan Akan Jadi Presiden, Demokrat: Rakyat Punya Keinginan Kuat untuk Terjadinya Perubahan!

Menyadari itu, pemimpin yang bijak harus melibatkan sebanyak mungkin partisipasi rakyatnya untuk ikut terlibat dalam pembangunan termasuk memberikan saran, masukan, dan kritik yang konstruktif. Didik menyebut pemimpin itu adalah abdi dan pelayanan rakyat, karena sumber mandatnya dari masyarakat, maka seorang kepala daerah pun harus legawa, berlapang dada untuk menerima saran, masukan, dan kritik dari masyarakatnya.

"Pemimpin harus bisa mikul duwur dan mendem jero terhadap rakyatnya. Tidak perlu baper, marah, dan merespons kritik secara berlebihan," ujar legislator Partai Demokrat itu.

Jika yang disampaikan Bima adalah fakta, maka pemimpin daerah sebaiknya menjalankan dan memperbaiki apa yang dikritik. Sebab, itu bagian kewajiban, tanggung jawab, serta sumpah dan janji jabatannya.

"Tidak ada rumusnya dalam era demokrasi, rakyat dibungkam untuk memberikan kritik dan koreksi terhadap pemimpinnya. Ingat, sumber mandatnya dari rakyat, kedaulatan ada di tangan rakyat, power correction milik rakyat," tutur ketua DPP Demokrat itu.

Didik memahami dalam negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, setiap penggunaan kebebasan harus bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar hukum.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Namun, dia juga mengingatkan bahwa hukum bukan instrumen yang bisa digunakan serampangan dan semena-mena, apalagi menghamba kepada kekuasaan.

"Penegakan hukumnya juga harus proper, profesional dan imparsial. Yang harus diingat oleh pemimpin adalah kekuasaan itu ada batasnya, gunakan secara arif dan bijaksana," ujar anggota Komisi III DPR itu.(fat/jpnn)