Hasto PDIP Ungkap Pelaku Penyerangan TNI di Papua Bukan Lagi di Sebut KKB: Mereka Itu Gerakan Separatisme!

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto merekomendasikan kepada pemerintah untuk tidak menganggap pelaku pembunuhan prajurit TNI Pratu Miftahul Arifin sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), melainkan separatis. Hasto mengatakan itu saat ditanya awak media soal langkah TNI yang menetapkan siaga tempur di Papua menyusul tewasnya Pratu Miftahul. 

"Merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka itu gerakan separatisme," kata dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu ditemui di JIExpo, Jakarta, Rabu (19/4). 

Menurut dia, negara bisa bergerak serius menanggulangi kekerasan di Papua apabila pemerintah mengecap KKB sebagai separatis.  Semisal, pemerintah bisa berdiplomasi memotong akses separatis di luar negeri sampai menggunakan sisi pembangunan komprehensif seperti era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Baca Juga: Keselamatan Warga Terancam, Amnesty International Sesalkan Peningkatan Status Siap Tempur di Papua: Potensi Pelanggaran HAM Makin Besar!

"Kemudian mengedepankan apa yang dilakukan Pak Jokowi pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak hak wilayah atas tanah adat, dan membangun desian bagi masa depan," kata Hasto. 

Toh, kata dia, upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius menjadi hak Indonesia karena Bumi Cenderawasih sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia. "Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak mana pun yang menggangu kedaulatan Indonesia," ujar Hasto. 

Terlepas dari situ, pria kelahiran Yogyakarta itu memercayai Presiden Jokowi mampu memberikan instruksi melawan gerakan yang mengganggu kedaulatan Indonesia. 

"Kami meyakini Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan seluruh kepala staf serta seluruh komponen bangsa, akan lebih serius menanggani keamanan di Papua, dan mengurangi berbagai korban dan melakukan suatu operasi yang bersifat khusus dalam mengatasi berbagai tindakan separatisme," kata dia.