Papua Berkecamuk, Rocky Gerung Sebut Jakarta Tidak Mengerti Situasi di Papua

Kasus penyanderaan pilot Susi Air Capt Philip Mark Martens serta insiden gugurnya Pratu Miftahul Arifin akibat diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada 18 April lalu kemudian membuka kembali topik krusial mengenai cara pendekatan yang digunakan oleh pemerintah pusat dalam meresolusi konflik di Papua.

Pada praktiknya, ketidakadilan merupakan isu sentral dalam munculnya kelompok separatis di Papua. Dengan demikian, pemerintah pada tahun 2001 menetapkan Papua sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus) sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di tanah Papua. Namun, semenjak dua dekade berjalan, tampaknya dana yang dikucurkan untuk Otsus Papua belum memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

Pengamat Politik dan akademisi Rocky Gerung dalam kanal Youtube-nya (18/04/23) menyatakan bahwa Jakarta tidak mengerti kondisi sepenuhnya mengenai kondisi konflik di Papua. Menurutnya, dana Otsus sama sekali tidak akan bermanfaat apabila kebijakan tersebut tidak dilandaskan pada aspek  sosio-antropologis masyarakat Papua itu sendiri.

“Memang soal keadilan sosial hanya bisa diatasi dengan Otsus. Namun, Jakarta lupa begitu Otsus dibawa masuk ke Papua, entah ke mana (dananya) dan siapa yang bertanggung jawab. Lalu ketika pemerintah pusat akan memeriksa, nanti dicurigai kalau dana Otsus itu ikut dinikmati oleh KKB. Dan kita enggak pernah tau itu isu atau betul-betul fakta,” tutur Rocky Gerung.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa anak-anak Papua menganggap dana Otsus itu berupa sogokan agar mereka lupa terhadap sejarah mereka sendiri. Rocky Gerung kemudian menyebutkan bahwa Presiden Jokowi juga tidak paham tentang aspirasi anak-anak muda di Papua hari ini.

Baca Juga: Rocky Gerung Kasih Ide Mencengangkan untuk Ganjar Pranowo Agar Megawati Beri Restu Nyapres di 2024: Mulai Maki-maki Jokowi!

“Jadi betul beban Pak Jokowi memang banyak karena beliau terus menerus fokus pada infrastruktur. Dia lupa bahwa keeratan bangsa ini tidak ditentukan oleh panjangnya jalan tol, tetapi panjangnya jalan pikiran. Panjangnya harapan publik bahwa Papua itu benar-benar bisa diasuh dengan cara yang masuk akal, bukan dengan pendekatan yang sifatnya negaraisme,” jelasnya.