Kekuatan Anies Baswedan Kunci Penentu Nasib Ganjar-Prabowo di Pilpres 2024, Bisa Jadi Duet atau Malah Duel

Pengamat politik Universitas Jember Muhammad Iqbal menilai duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 ditentukan oleh elektabilitas Anies Baswedab.

Ganjar diprediksi bisa duet (berpasangan) atau duel (lawan) Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Apalagi, jika elektabilitas bakal capres Anies Baswedan meningkat ke depannya.

Baca Juga: Ngaku Belum Terima Surat, Prabowo Ogah Bahas Pengunduran Diri Sandiaga

"Kemungkinan bisa terjadi duet Ganjar dengan Prabowo karena Presiden Joko Widodo pada hari Lebaran di Solo menyebut nama Prabowo bisa saja menjadi cawapres Ganjar, tentu jika Prabowo rela downgrade dirinya jadi wapresnya Ganjar," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Senin (24/4/2023).

Selain itu, dia melanjutkan, posisi duel atau duetnya Ganjar dan Prabowo juga ditentukan oleh apakah laju elektoral Anies Baswedan makin tak terbendung atau kian merosot jelang Pemilu 2024.

"Jika pada momentum bulan-bulan menjelang pendaftaran capres pada 19 Oktober 2023, elektabilitas Anies makin menguat dan terus mengancam posisi capres PDIP dan Gerindra itu, sangat mungkin terjadi duet Ganjar-Prabowo melawan Anies," ujarnya.

Namun, sebaliknya, jika elektabilitas Anies kian merosot dan dianggap bukan lagi ancaman, kontestasi pilpres akan diwarnai 'drama' duel Ganjar dan Prabowo.

"Kalau saya membaca, apa pun arah duet atau duel antara Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024 itu sejatinya tidak ditujukan untuk membangun kematangan esensi demokrasi, tapi lebih condong pada politik transaksional untuk semata meraih jabatan kekuasaan atau mengamankan pembangunan proyek strategis nasional Presiden Jokowi," katanya.

Pakar komunikasi itu mengatakan, indikator esensi demokrasi adalah untuk menciptakan keadilan sosial dan supremasi penegakan hukum dan indikator lain adalah terbentuknya proses checks and balances melalui kekuatan oposisi di parlemen, menguatnya pelembagaan antikorupsi dan perlindungan pada keadilan HAM, lingkungan, dan kebebasan kritik masyarakat sipil.

"Dua periode pemerintahan Jokowi terbukti oleh sejumlah laporan lembaga nasional dan internasional mengalami kemerosotan indeks pada sejumlah indikator tersebut," katanya.

Baca Juga: Tak Sudi Turun Derajat dan Jadi Bawahan Ganjar, Jadi Capres Jadi Harga Mati Prabowo untuk Maju di 2024

Misalnya, masifnya persekusi, kriminalisasi, dan ketidakadilan penegakan hukum serta maraknya pembungkaman kritik dari masyarakat. Parahnya lagi, nyaris tidak terjadi kekuatan oposisi parlemen setelah Jokowi membentuk koalisi besar partai politik di parlemen dengan menawarkan posisi kekuasaan di kabinet pemerintahan.

"Maka, arah duet atau duel antara Ganjar dan Prabowo sejatinya hanyalah strategi transaksional politik untuk melanggengkan status quo," ujar pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unej itu.