Isu Penundaan Pemilu Mati Suri, Refly Harun: Pencalonan Ganjar Hanya untuk Penuhi Prosedur Saja

Menyusul pencalonan Anies Baswedan, PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi turut mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024. Pencalonan ini diumumkan langsung secara daring oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Istana Batutulis, Bogor pada Jumat (21/04).

Menanggapi hal tersebut, anggota Tim Delapan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Sudirman Said, mengatakan bahwa pencalonan Ganjar Pranowo dinilai akan menguntungkan kubu Anies Baswedan.

Sudirman Said mengatakan bahwa diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP akan membuat spekulasi atas perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau pikiran liar untuk menunda Pemilu 2024 menjadi tidak relevan. Dengan demikian, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun berpendapat bahwa pencalonan ini hanya bersifat prosedural saja.

Baca Juga: Tak Usah Ngaku Merakyat, Anies Hingga Ganjar Sama-sama Dibekingi Oligarki: Kampanye Itu Perlu Biaya!

“Tapi saya tidak begitu yakin bahwa skenario untuk melakukan penundaan pemilu ini tidak dikerjakan, karena gosip-gosipnya saya mendengar ya itu masih (diusahakan). Artinya Ganjar Pranowo dijadikan calon hanya untuk memenuhi prosedur saja. Karena kalau misalnya tidak bisa dibendung lagi untuk melaksanakan Pilpres pada waktunya, maka sudah ada calon. Tapi kalau bisa ditunda dan lain sebagainya, maka kembali ke skenario awal (menunda pemilu),” kata Refly Harun dalam kanal Youtube-nya (25/4/2023).

Namun terlepas dari skenario tersebut, Refly Harun menekankan bahwa siapa pun yang terpilih menjadi presiden selanjutnya, maka harus menjadi pemimpin yang amanah dan jujur kepada rakyat.

“Pemerintahan itu harus dijalankan dengan sebuah alarm, dengan sebuah partisipasi masyarakat dalam mengontrol pemerintahan. Kalau khasanah modernya mengatakan check and balance dan kemudian genuine participation,” jelasnya.