Panglima Yudo: Status Siaga Tempur Bukanlah Operasi Militer

Warta Ekonomi, Jakarta -

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan, peningkatan status siaga tempur bukanlah operasi militer. Sebelumnya, status operasi yang digunakan dalam melakukan aksi teror kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua menggunakan pendekatan halus (soft approach), tetapi status tersebut meningkat pada 18 April lalu menjadi siaga tempur.

"Itu kan penekanan, bukan operasi militer, jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer. Bukan, belum operasi militer," kata Pangliuma Yudo saat ditemui usai menghadiri rapat terbatas di Istana Wakil Presiden (Wapres) di Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (26/4/2023).

Baca Juga: Panglima TNI Lepas Keberangkatan 39 Prajurit ke Sudan

Panglima Yudo menjelaskan, operasi siaga tempur dimaksudkan untuk meningkatkan dan menumbuhkan naluri tempur militer kepada para prajurit yang ditugaskan. Pasalnya, selama ini operasi yang dilakukan ialah menggunakan operasi teritorial dan operasi komunikasi sosial disebabkan masyarakat di sekitar kurang kewaspadaan.

"Kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial kan gitu karena masyarakat di situ kerawanannya tidak tinggi. Tapi khusus daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur," jelasnya.

Dirinya menegaskan, para prajurit yang bertugas tetap akan menggunakan pendekatan defensif bukan ofensif. Karena itu, Panglima menekankan agar para prajurit meningkatkan kesiapan dan kesiagaan di daerah yang tingkat kerawanannya tinggi.

"Bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi sehingga harus siaga tempur tadi," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, memimpin rapat terbatas yang dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD; Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono; Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Andi Widjajanto; Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi; Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani; dan Menteri Pertahanan (Menhan) RI, Prabowo Subianto.

Dalam rapat tersebut Wapres menekankan kepada TNI dan Polri untuk memperkuat strategi di Papua. Sebelumnya, dalam evaluasi operasi dan memperkuat penetapan status operasi menjadi siaga tempur.

"Bersamaan dengan pendekatan keamanan, harus tetap konsisten dengan pendekatan kesejahteraan yang berbasis sosial-kultural dan administratif-politik untuk menangani akar persoalan dan isu-isu strategis di 6 provinsi di tanah Papua," kata Wapres.

Dalam rapat terbatas tersebut Wapres juga mendengarkan kajian-kajian dari para menteri dan lembaga seperti Menko Polhukam, Lemhanas, dan Menhan.