Bamsoet Dorong Pemerintah Percepat Penyelesaian Konflik dengan Kelompok Separatis di Papua

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah, TNI dan Polri menambah pasukan untuk melakukan tindakan tegas terukur terhadap gerakan separatis KKB yang kerap menggunakan kekerasan dan senjata mematikan melalui aksi perusakan hingga pembunuhan.

Para korban berjatuhan bukan hanya dari warga setempat maupun pendatang, namun juga aparat TNI dan Polri.

Bamsoet juga mendukung keputusan pemerintah yang telah mengategorikan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua serta seluruh organisasi dan orang-orang yang tergabung di dalamnya serta yang mendukung gerakan tersebut sebagai teroris.

Baca Juga: Beda Pandangan Bikin KKB Papua Saling Serang, Kelompok Egianus Kagoya Makin Terpojok

"Sikap Pemerintah tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme," ujar Bamsoet di Jakarta, Sabtu (29/4/2023).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain pengerahan pasukan dan tindakan tegas, penting juga bagi pemerintah untuk terus membangun dialog dengan pemerintah daerah serta para tokoh adat, tokoh suku, tokoh agama, tokoh pemuda, dan berbagai tokoh masyarakat Papua lainnya dengan mengedepankan kebesaran hati dari masing-masing pihak, diharapkan dapat menghasilkan solusi komprehensif tentang masa depan tanah Papua yang aman dan damai.

"Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono telah meningkatkan status Siaga Tempur di Kabupaten Nduga, pasca penyerangan Kelompok Separatis Teroris (KST) terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam operasi penyelamatan pilot Susi Air, yang menyebabkan lima prajurit TNI gugur. Masyarakat Papua tak perlu khawatir terhadap status Siaga Tempur tersebut, karena TNI menjalankannya secara tegas, terukur dan terkendali, agar tidak ada korban lagi yang berjatuhan baik prajurit maupun rakyat," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengingatkan, menjelang pertengahan tahun 2023 saja, berbagai aksi kekerasan terus terjadi di Papua. Misalnya, pada awal Februari 2023 lalu, terjadi kerusuhan di Wamena yang dilatari dugaan penculikan anak. Menyebabkan 12 orang meninggal dunia, serta 18 personel dari TNI-Polri dan 32 orang warga sipil terluka. Tak hanya itu, Pilot Susi Air Kapten Philips Mark Marthen, sejak 7 Februari 2023 hingga kini masih disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya.

Selain pengerahan pasukan untuk mempersempit gerakan separatis KKB, menurut Bamsoet upaya dialog terhadap masyarakat di kawasan tersebut akan memperkuat pendekatan kesejahteraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Mengingat pembangunan bukan hanya membangun infrastruktur jalan, sekolah, puskesmas, dan gedung lainnya, melainkan juga harus membangun ’jiwa’ manusia Papua, yaitu membangun berdasarkan nilai-nilai masyarakat Papua. 

“Menjelang 78 tahun usia kemerdekaan Indonesia, wajah Papua yang aman dan damai harus segera diwujudkan. Bukan lagi semata menjadi jargon ataupun angan-angan. Masyarakat Papua harus merasakan berkah terhadap berbagai kekayaan sumber daya alam yang mereka miliki. Sehingga mereka bisa tinggal dengan damai dan penuh kesejahteraan di tanahnya sendiri, tak lagi harus berhadapan dengan KKB ataupun berbagai bentuk kekerasan lainnya," pungkas Bamsoet.