Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Taksonomi ASEAN Edisi Kedua Perlu Didorong Guna Ciptakan Pembangunan Berkelanjutan

Taksonomi ASEAN Edisi Kedua Perlu Didorong Guna Ciptakan Pembangunan Berkelanjutan Kredit Foto: PLN
Warta Ekonomi, Jakarta -

Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai penerbitan ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance versi kedua (ATSF V2) pada Maret 2023 perlu didorong guna menciptakan pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, taksonomi ini menjadi panduan dalam mengklasifikasi kegiatan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan hijau. 

Salah satu hal yang baru dan pertama kalinya dipertimbangkan dalam ASEAN Taksonomi versi kedua ini adalah pengakhiran operasional PLTU batu bara secara bertahap sebagai upaya pengurangan emisi gas rumah kaca secara signifikan untuk mencapai target Persetujuan Paris.

Baca Juga: IESR: Taksonomi ASEAN Edisi Kedua Perlu Dioptimalkan Seiring dengan Keketuaan Indonesia

Masuknya penghentian operasional PLTU ini diharapkan dapat memfasilitasi ragamnya pemahaman negara anggota ASEAN terhadap transisi energi yang berkeadilan. 

Di mana ATSF V2 ini juga menyertakan kriteria penyaringan teknis (Technical Screening Criteria/TSC) terhadap pembiayaan transisi energi, termasuk pengakhiran operasional PLTU batu bara, ke dalam kategori Hijau dan Kuning. 

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan IESR menyambut baik kehadiran ATSF V2 sebagai standar bersama ASEAN untuk pembiayaan hijau.

Menurutnya, masuknya pendanaan untuk pengakhiran PLTU secara dini merupakan indikasi bahwa pemerintah di kawasan ini mendukung pencapaian net zero emission pada pertengahan abad ini.

“Lebih dari separuh listrik di ASEAN berasal dari PLTU batu bara. Sedangkan untuk mencapai target Persetujuan Paris, seluruh PLTU harus dipensiunkan pada 2040," ujar Fabby dalam keterangan tertulis mengenai Media Luncheon: Mengenal Taksonomi Hijau dan Perkembangan Transisi Energi di ASEAN, Kamis (4/5/2023).

Fabby mengatakan, faktanya lebih dari 50% PLTU yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara berusia kurang dari 10 tahun memiliki konsekuensi bahwa pengakhiran dini PLTU membutuhkan sumber pembiayaan yang cukup besar.

Di mana hal tersebut dikombinasikan dengan pembiayaan untuk pembangunan pembangkit energi terbarukan untuk memastikan keamanan pasokan energi di kawasan yang ekonominya tumbuh pesat.

"Dalam konteks ini ATSF V2 dapat mengakselerasi pengakhiran operasi PLTU di ASEAN melalui pendanaan hijau,” jelasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: