Dipilihkan Partai atau Pilih Sendiri, Ganjar Pranowo Jelaskan Otoritasnya dalam Tentukan Cawapres

Ganjar Pranowo secara resmi diumumkan sebagai calon presiden (Capres) oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Jumat (21/4/2023) lalu. Menyusul kabar tersebut, Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan resmi dari partai politik lain, misalnya seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ganjar Pranowo menyambut hangat partai-partai yang mendukungnya sebagai calon presiden. Ia menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan bagi partai-partai lain untuk mendukungnya secara formal, misalnya PSI atau Partai Hanura.

“Mudah-mudahan setelah ini bisa diformalkan, layaknya ketika PSI menyampaikan itu dan belum diinformalkan, atau Hanura yang menyampaikan hal itu (tapi) belum diformalkan. Maka pada saat itu PPP kemarin menyampaikan juga secara internal yang ada di Jogja kemudian ditindaklanjuti formal dengan menyerahkan dokumen kepada Ketua Umum. Mudah-mudahan ini menjadi satu contoh mekanisme kerja sama antarpartai yang bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret, jelas, dan formal,” kata Ganjar Pranowo, dikutip dari kanal Youtube CNN Indonesia pada Jumat (5/5/2023).

Baca Juga: Megawati Disebut Cari Cawapres dari NU, Ganjar Pranowo: Saya Belum Dengar Spesifik Soal Itu

Sementara itu saat ditanyai mengenai kontribusinya dalam ikut memilih calon wakil presiden (Cawapres), ia menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan kompromi dan hasil kerja sama antarpartai. Ganjar menyebut bahwa nantinya setelah mendapat usulan nama dari partai, ia juga akan dimintai pilihan siapa Cawapres yang akan menemaninya dalam pemilihan di tahun depan.

“Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan bahwa calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusung oleh partai dan/atau gabungan partai politik. Ketika penugasan kepada saya diberikan, bukan berarti saya diminta jalan sendiri, tetapi partai secara bersama-sama. Karena besok itu pemilunya bareng, maka kerjanya sebenarnya adalah kerja kolektif untuk partai. Saya yakin akhirnya saya juga dimintai (pilihan) di antara seluruh (opsi Cawapres) yang masuk,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa mekanisme pemilihan calon wakil presiden tersebut dilakukan untuk menghindari kawin paksa politik seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya.

“Pemaksaan itu seperti proses pacaran, pasti akan berdialog, (misalnya) apa kepentingan negara dan apa visi-misi bersama yang akan kita bawa. Dalam hal itulah masing-masing partai pasti ada interseksi yang kita bicarakan bersama-sama. Pada saat itu kemudian memunculkan aktor atau tokoh siapa pengantin yang akan didudukkan bersama. Sudah pasti saya akan dimintai apakah cocok enggak dengan kondisi ini atau itu,” ungkapnya. 

Ia kemudian menekankan pentingnya komunikasi antarpartai agar proses pemilihan calon wakil presiden bisa terlaksana sesuai dengan mekanisme dan komunikasi yang baik.

“Ruang komunikasi antarpartai politik harus diberikan kepada mereka agar proses ini bisa berjalan dengan baik,” katanya.