Elite Demokrat Sebut Presiden Jokowi Tengah Kumandangkan Perang Jelang Pilpres 2024, PDIP: Jangan Melebih-lebihkan!

Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno, turut memberikan respons terkait pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K Harman yang menyinggung Presiden Jokowi lantaran dianggap terlalu ikut campur alias cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024.

Kalau misalkan kecurigaan itu benar dilakukan, Benny menganggap Jokowi tengah mengumandangkan perang.

Terkait itu, Hendrawan menilai adanya pernyataan itu terlalu berlebihan. Menurutnya, tak seharusnya Benny mengeluarkan pernyataan dengan diksi yang seram seperti itu.

Baca Juga: Mau Buat Satgas untuk Kasus Transaksi Mencurigakan Rp349 Terungkap, Benny K Harman Langsung Sindir Mahfud MD dan Sri Mulyani

"Dilebih-lebihkan. Hiperbola. Jangan dikemas dengan diksi yang seram-seram, seperti melecehkan rakyat, mengumandangkan perang dengan rakyat, dan sejenisnya. Ujung-ujungnya rekayasa untuk meningkatkan suara," kata Hendrawan saat dihubungi, Selasa (9/5/2023).

Hendrawan kemudian meyakini Presiden Jokowi tidak akan melakukan penjegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Menurutnya, Jokowi yang juga politikus PDIP tak akan setega itu.

"Saya menduga Anies tidak akan "diAnaskan", dalam arti dipotong habis. Tidak ada tanda-tanda Jokowi "setega" itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hendrawan menyampaikan, apa yang dilakukan Jokowi kekinian hanya sebatas diskusi dan harmonisasi persepsi antar parpol.

"Yang dilakukan masih tahap diskusi dan harmonisasi persepsi antar parpol. Parpol tidak mudah didikte dalam soal penentuan pilihan-pilihan yang akan diambil," tuturnya.

Adapun Anggota Komisi XI DPR RI ini mengatakan, memang terkait prinsip dan sikap kenegarawanan seorang kepala negara harus dijaga bersama. Namun tidak untuk melarang diskusi politik dilakukan.

Baca Juga: Benny K Harman Disebut Markus oleh Mahfud MD, Mau Bongkar ‘Dosa’ di Masa Lalu, Pengamat Bilang Begini…

"Prinsip dan sikap kenegarawanan tentu hrs kita jaga bersama. Namun hendaknya jangan direduksi menjadi restriksi atau larangan untuk melakukan diskusi dan harmonisasi persepsi politik," pungkasnya.