Wapres Ma'ruf Amin Tegaskan BP3OKP sebagai Amanat UU Harus Bekerja Optimal untuk Tanah Papua

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin mengatakan kehadiran Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau disebut juga Badan Pengarah Papua (BPP) merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus No 2 Tahun 2021.

Tentunya, BP3OKP memiliki tugas utama untuk sinkronisasi, mengharmonisasi, evluasi, dan koordinasi pelaksanaan otonomi khusus dan pembangunan di Papua.

Baca Juga: Didesak untuk Segera Dilantik Jadi Ketua BP3OKP, Wapres Ma'ruf Amin Beri 5 Arahan ke Anggotanya

Wapres pun menyatakan pemerintah telah menerbitkan 2 kebijakan yang terkait dengan tugas BP3OKP, yakni Perpres No. 121 Tahun 2022 tentang BP3OKP dan Perpres No. 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041.

"Kita semua menyadari agenda persoalan Papua bersifat kompleks. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya intens dalam merumuskan dan melaksanakan pendekatan dan kebijakan yang komprehensif untuk Papua," ungkapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Velix Vernando Wanggai, mengatakan BP3OKP merupakan terobosan dan langkah baru untuk mengelola tanah Papua ke depan.

Menurutnya, para anggota BP3OKP memiliki tugas utama melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi percepatan pembangunan, khususnya di enam provinsi di Papua.

Sementara itu, Anggota BP3OKP perwakilan dari Papua Selatan, Yosep Yanowo Yolmen, mengatakan pembangunan di Papua harus bermula dari kampung ke kampung. Karena itu, negara menugaskan BP3OKP untuk turun langsung ke lapangan guna mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat.

"Karena Papua ini sedikit unik, daerah yang terisolir karena itu kami harus turun ke lapangan," kata dia.

Yosep mencontohkan, seperti di Marauke kondisi jalan yang rusak membuat ibu-ibu hamil yang akan melahirkan dan orang sakit menjadi kesulitan. Karena itu, dirinya mengharapkan BP3OKP dapat bersinkronisasi bersama Pemda agar program-program yang dibuat tepat sasaran dan dibutuhkan masyarakat.

Baca Juga: Bertemu Asosiasi Penambak Udang, Wapres Ma'ruf Amin Terima Keluhan Soal Perizinan

Selain itu, anggota BP3OKP perwakilan Papua Pegunungan, Hantor Matuan, menegaskan terdapat tiga akar permasalahan di Papua, yaitu kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan.

"Harapan kami dengan hadirnya BP3OKP di enam provinsi di Papua sehingga tiga faktor ini dapat diubah," harapnya.