Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ungkit Upaya Penjegalan Anies Baswedan, Jokowi Dibela Loyalis Zulkifli Hasan: Masa Enggak Boleh Sih?

Ungkit Upaya Penjegalan Anies Baswedan, Jokowi Dibela Loyalis Zulkifli Hasan: Masa Enggak Boleh Sih? Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi memberikan pembelaannya untuk Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dirinya keheranan mengapa banyak pihak yang mempermasalahkan pertemuan sejumlah ketua umum partai politik dengan sosok nomor satu dalam pemerintahan tersebut.

Baca Juga: Jegal Anies Baswedan, Upaya Kudeta Demokrat Semakin Disorot Tajam: Pasukan Jokowi di Balik Semua Ini

Menurutnya, Jokowi wajar melakukan diskusi, terlebih mantan gubernur tersebut juga kerap menjadi korban 'playing victim'.

"Tetapi, sering kali Pak Jokowi menjadi korban dari playing victim yang membangun narasi bahwa pemerintah melakukan penjegalan, pembegalan terhadap figur dan partai politik tertentu," kata Viva melalui keterangan tertulisnya, Selasa (9/5/2023).

Hal tersebut disampaikan Viva karena menilai Jokowi tidak pernah melarang siapa pun untuk maju serta tidak melarang siapa pun ikut berkontestasi pada Pilpres 2024. Sementara itu, Jokowi tampak selalu disalahkan ketika berbicara politik.

"Kalau diundang oleh partai koalisi pemerintah, lalu berdiskusi soal masa depan bangsa, mendengarkan aspirasi, masak enggak boleh sih?" ucapnya.

Lagipula menurutnya, suatu keniscayaan bagi seorang Jokowi ikut berbicara soal politik khususnya mengenai Pilpres 2024. Sebab, ia menilai kalau jabatan presiden merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik.

"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bicara soal politik atau ikut ke dalam proses politik, (maka itu) adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau take it for granted," tuturnya.

Viva menambahkan bahwa sikap dan tindakan Jokowi terkait Pilpres 2024 pun masih dalam koridor yuridis dan etis. Selain itu, lanjutnya, tidak ada pelanggaran hukum dan undang-undang jika Jokowi sering bertemu, berdiskusi, atau bertukar pikiran dengan pimpinan partai koalisi pemerintah.

Baca Juga: Dulu Ngebela Biar Tak Dipenjara, Kini Elite NasDem Dikecewakan Tiktoker Bima: Jokowi Itu Presiden...

Bahkan, menurutnya, hal tersebut harus dilakukan agar pemerintahan berjalan baik dan kuat untuk mewujudkan pemerintahan bersih dan baik. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: