Rocky Gerung ke Megawati: Silakan Pilih Capres, Tapi Jangan Jadikan Presiden Milik Partai!

Warta Ekonomi, Depok -

Tensi politik semakin meningkat menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, terutama saat Ganjar Pranowo disebut sebagai petugas partai saat pengumuman pencapresan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Batu Tulis, Bogor pada Jumat (21/4/2023) lalu.

Dalam pidato pengumuman tersebut, Megawati menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo merupakan petugas partai yang saat ini ditugaskan sebagai calon presiden (Capres) dalam pemilihan di tahun depan.

"Pada jam 13.45, dengan mengucapkan bismillahirohmanirohim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan," ujar Megawati dalam pengumumannya.

Baca Juga: Pendaftaran Resmi Masih Lama, Rocky Gerung Sebut Megawati Bisa Ubah Pikiran untuk Mengusung Puan Maharani, Ganjar Pranowo Siap-siap Aja!

Meskipun Ganjar Pranowo sendiri tidak mempersalahkan istilah tersebut, tetapi banyak masyarakat yang menganggap bahwa Ganjar Pranowo akan dijadikan ‘boneka’ oleh partai apabila terpilih menjadi presiden nantinya.

Selain itu, penyebutan istilah petugas partai juga ditujukan kepada Ganjar Pranowo karena ketidakmampuannya dalam memilih calon wakil presidennya sendiri.

“Begitu kembali kepada Bu Mega (pemilihan Cawapres), dia sensornya langsung berjalan, yang disodorkan kepadanya tidak lagi dibutuhkan. Tapi bagi kita yang menilai etika dalam mengajukan seseorang, begitu diajukan sebagai presiden, dia (Ganjar Pranowo) harus memilih sendiri wakilnya,” kata Rocky Gerung, dikutip dalam kanal Youtube-nya pada Kamis (11/5/2023).

Pengamat politik Rocky Gerung menskenariokan apabila Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Puan Maharani, maka nantinya Ganjar tidak akan pernah otonom sebagai seorang presiden.

“Jadi ketika Puan dipilih, orang-orang akan berpikir kalau dalam praktik nanti Puan yang akan menjadi presiden karena merangkap sebagai ketua partai. Begitu Puan menjadi ketua partai, kedudukan Ganjar sama dengan Jokowi yang hanya petugas partai. Jadi Ganjar akhirnya tidak otonom sebagai seorang presiden,” jelasnya.

Sementara itu, ia menilai bahwa pengistilahan petugas partai kepada Ganjar Pranowo bisa dibilang kurang tepat. Hal ini karena pemilih Ganjar Pranowo juga berasal dari luar massa PDIP.

“Ganjar kalau dia sekadar petugas partai, enggak mungkin dia jadi presiden. PDIP butuh suara 50%+1 buat jadikan Ganjar presiden. Suara PDIP sekarang anggaplah 20%, maka 31% itu bukan suara PDIP. Jadi kalau ada yang bilang kok Ganjar dibilang presiden partai, padahal dia dipilih lebih dari sekadar kosntituen PDIP,” katanya.

Tidak seperti Jokowi, ia melihat bahwa apabila nantinya terpilih menjadi presiden, maka Megawati akan ‘mencengkeram’ Ganjar Pranowo agar terus menuruti kepentingan partai.

“Ganjar bukan hanya sekadar petugas partai, tetapi juga pesuruh partai. Contohnya sebagai petugas partai, Jokowi gagal itu. Untuk itu sekarang Bu Mega akan cengkeram lebih ketat lagi kepada Ganjar. Jadi buat apa ada pemilihan presiden langsung kalau intinya seseorang jadi presiden bukan untuk mewakili kedaulatan rakyat, tetapi mewakili kepentingan partai,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung memperingatkan Megawati agar Ganjar Pranowo terpilih sebagai presiden milik rakyat, bukan semata-mata milik partai.

“Jadi sekali lagi kami mau ingatkan kepada Bu Mega, silakan memilih presiden tapi jangan jadikan presiden itu milik partai. Itu bahaya karena nanti presiden hanya bertanggung jawab kepada partai. Itu artinya seluruh aktivitas APBN akan disesuaikan dengan kebutuhan partai. Ini merupakan penipuan dalam proses politik ke depan,” tukasnya.