Anies-Luhut Panas soal Mobil Listrik, Rocky Gerung: KPU Harusnya Bawa Isu Lingkungan ke Debat Capres

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menanggapi kritikan calon presiden (Capres) Anies Baswedan soal kebijakan subsidi mobil listrik.

Sebelumnya, Anies Baswedan dalam pidatonya saat deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023) lalu mengatakan bahwa kebijakan subsidi mobil listrik sama sekali tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia.

Selain itu, ia mengklaim bahwa kebijakan subsidi mobil listrik salah sasaran karena hanya dapat dinikmati oleh masyarakat kelas atas saja.

Baca Juga: Ditawari Nama Ahok Buat Jadi Cawapres Anies, Surya Paloh Buru-buru Klarifikasi: Pak Luhut Cuma Bercanda

Menurut Luhut, insentif untuk mobil listrik sudah berdasarkan studi dan pertimbangan yang matang. Ia lalu mengatakan bahwa seluruh dunia sudah bertransformasi ke energi terbarukan sehingga Indonesia tidak bisa melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya, biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," kata Luhut di The Westin Jakarta pada Selasa (9/5/2023).

Sementara itu, pengamat politik Rocky Gerung mengapresiasi perdebatan Anies Baswedan dan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut. Menurutnya, isu mengenai energi hijau (green energy) merupakan bahan perdebatan yang menunjukkan kualitas calon presiden (Capres).

“Itu pentingnya percakapan publik itu diandalkan sebagai kampanye. Jadi kalau enggak ada respons publik sebenarnya enggak ada kampanye. Semua ide yang menyangkut public policy (kebijakan publik) dipercakapkan antara calon presiden dengan publiknya atau calon presiden dengan presiden petahananya sekarang. Jadi percakapan itu memungkinkan kita melihat kualitas calon presiden,” kata Rocky Gerung, dikutip dalam kanal Youtube-nya pada Jumat (12/5/2023).

Ia lalu membandingkan diskursus energi hijau tersebut dengan fenomena yang terjadi di Eropa saat ini. Ia menjelaskan bahwa penerapan energi hijau atau energi terbarukan tidak terjadi begitu saja, melainkan datang dari proses demokratis.

“Jadi yang paling penting dibuka dulu percakapannya. Di Eropa sekarang lagi ramai tentang apakah sumber energi terbarukan itu datang dari proses demokrasi yang berkompetisi atau hanya diberikan pada sekelompok orang sifatnya kartel atau oligarki yang menguasai sumber-sumber energi terbarukan,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan bahwa pengelolaan dan pendistribusian hak eksploitasi energi terbarukan harus dilakukan dengan demokratis, tidak dengan tukar tambah jabatan.

“Jadi dua hal penting bahwa sumber energi itu betul-betul green (peduli lingkungan) dan proses memperoleh hak eksploitasi itu juga dibuka secara demokratis, bukan dengan tukar-tambah jabatan. Sehingga nanti ujungnya betul-betul lulus uji emisi secara ekologi,” katanya.

Lebih lanjut, Rocky Gerung mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memasukkan isu permasalahan lingkungan hidup ke dalam topik debat calon presiden nantinya.

“Jadi hal-hal yang dulu kita anggap susah untuk diperlihatkan kepada publik sekarang mumpung pemilu masih lama, debat-debat intelektual ini yang mesti diwadahi oleh KPU. Itu pentingnya masalah-masalah ini dilekatkan langsung pada program-program kampanye calon presiden ini. Bukan sekadar mengumpulkan massa lalu berupaya untuk membeli opini publik dengan segala cara,” tandasnya.