G7 Dorong Percepatan Implementasi Global 'Aturan Perjalanan' untuk Aset Kripto

Komite G7 baru-baru ini bertemu di Niigata, Jepang untuk membahas—salah satunya—soal implikasi keuangan global untuk mata uang digital bank sentral (CBDC) dan undang-undang yang mengatur transfer aset kripto.

Dilansir dari laman Cointelegraph pada Selasa (16/5/2023), dalam pernyataan resmi yang meringkas diskusi tersebut, pihak komite menegaskan kembali dukungannya untuk mengembangkan CBDC dengan peringatan bahwa penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan mereka didasarkan pada “transparansi, aturan hukum, tata kelola ekonomi yang sehat, keamanan siber, dan perlindungan data.”

Komunike menggambarkan pekerjaan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam mengembangkan "Buku Pegangan CBDC" (CBDC Handbook) sebagai "sambutan selamat datang" dan mengatakan komite G7 untuk menantikan rangkaian hasil pertama yang akan diterbitkan dalam Pertemuan Tahunan World Bank Group dan IMF tahun 2023. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung di Marrakesh, Maroko pada 15 Oktober.

Baca Juga: Jepang Sebabkan Kerugian Dunia Akibat Peretasan Kripto Korea Utara dengan 30% dari Total Rp340 T

Anggota komite juga membahas "Aturan Perjalanan" atau Travel Rule yang kontroversial. Aturan tersebut mewajibkan lembaga keuangan mana pun yang memproses transaksi kripto lebih dari US$3.000 atau Rp444 juta untuk mengungkapkan nama, alamat, dan informasi akun pengirim.

Sebagaimana dalam pernyataan tersebut, sikap komite jelas bahwa, “kami mendukung inisiatif Satuan Tugas Tindak Keuangan atau Financial Action Task Force (FATF) untuk mempercepat implementasi global Standar FATF pada aset virtual, termasuk 'aturan perjalanan', dan pekerjaannya pada risiko yang muncul, termasuk dari pengaturan DeFi dan transaksi peer-to-peer.”

Komite G7 terdiri dari perwakilan Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), dengan Uni Eropa sebagai anggota yang “tidak disebutkan satu per satu”.

Pertemuan Niigata tersebut mendahului KTT G7 tahunan, yang dijadwalkan berlangsung di Hiroshima dari 19 hingga 21 Mei.

Meskipun masih belum jelas apakah Presiden AS Joe Biden akan hadir, karena kebuntuan pagu utang yang akan datang menyebabkan mogok atau jalan buntu di Kongres. Financial Times melaporkan bahwa "AS ingin mitra negara kayanya meningkatkan tekanan ekonomi terhadap China" selama konferensi tingkat tinggi tersebut.

Menariknya, ketika Ukraina disebutkan 17 kali dalam pernyataan resmi atas pertemuan Niigata (Rusia menerima 18 penyebutan), China tidak disebutkan sama sekali.