Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Elite PDIP Sebut Presiden Jokowi Tak Boleh Berpihak Dukung Capres 2024, Ketua Relawan: Itu Pernyataan yang Sesat dan Keliru!

Elite PDIP Sebut Presiden Jokowi Tak Boleh Berpihak Dukung Capres 2024, Ketua Relawan: Itu Pernyataan yang Sesat dan Keliru! Kredit Foto: Dokumen Pribadi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum Solidaritas Merah Putih sekaligus Penanggung Jawab Setia Tegak Lurus Jokowi Silfester Matutina meminta pihak-pihak yang khawatir Bacapresnya kalah di 2024 untuk tidak ngawur dan sesat mengeluarkan statemen.

Hal ini diungkapkan Silfester menanggapi pernyataan  yang dilakukan berbagai pihak yang berkeberatan dan mengecam Presiden Jokowi tanpa dasar hukum yang jelas.

Pernyataan Jokowi tidak usah ikut campur dan cawe - cawe dilontarkan oleh pengamat politik dan politisi mulai dari Politisi Nasdem, PKS, Demokrat hingga yang terakhir Salah Satunya oleh Politisi PDIP sekaligus Wakil Koordinator Desk Relawan Ganjar Adian Napitupulu. 

Baca Juga: Bukan Berseteru dengan Capres Lain, Pilpres 2024 Dinilai Jadi Ajang ‘Duel’ Anies Baswedan dengan Presiden Jokowi

"Pernyataan  bahwa Presiden Jokowi tidak boleh  berpihak dukung salah satu Capres di 2024 adalah pernyataan Sesat dan Ngawur yang menunjukan kekalutan dan kekhawatiran kalahnya Bacapres dukungannya di 2024 dan tidak punya dasar hukum yang benar,” kata dia.

“Sistem Perundang - undangan di Indonesia pada dasarnya tidak melarang dukungan yang diberikan oleh Presiden, Wakil Presiden, hingga Kepala Daerah yang sedang menjabat kepada kandidat Capres dan Cawapres tertentu. Yang tidak boleh memihak dan mendukung itu adalah Anggota TNI, Polri, ASN, Perangkat Desa, Perangkat Peradilan, BUMN, BPK dan Bank Indonesia,” jelasnya. 

“Bahkan Undang - Undang memperbolehkan Presiden dan Wapres untuk ikut berkampanye hal ini sesuai Pasal 281 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur bahwa Presiden dan Wapres boleh ikut Kampanye Peserta Pemilu sepanjang mengajukan Cuti dan tidak mempergunakan fasilitas negara. Apalagi menggunakan Politik identitas untuk mengadu domba,” tambahnya.

Menurut dia baik secara Etika, Moral dan Perundang - Undangan tidak ada yang dilanggar Presiden Jokowi. Bahkan harusnya sebagai pemimpin yang berhasil adalah yang bisa mengkader penggantinya dan ini sangat penting untuk masa depan Indonesia kedepannya. 

“Jadi Pak Jokowi bersama Partai termasuk Relawan dan Seluruh Rakyat berkewajiban menghasilkan Capres Putra terbaik Bangsa yang dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan mampu meneruskan Semua Program dan Hal - Hal yang baik yang sudah dibuat Pak Jokowi termasuk tantangan kedepan dalam pergaulan internasional,” katanya.

Baca Juga: Anak Buah Surya Paloh Jadi Tersangka, Amien Rais Sebut Bisa Jadi Gerbang untuk Bongkar Korupsi 'Konco-konco' Jokowi

“Jadi ini tidak main - main. Kalo kita salah memilih dan mendukung Capres akan merugikan anak cucu kita. Jadi wajar saja sebagian besar  organisasi relawan dan pendukung Jokowi sampai saat ini belum mendeklarasikan Capres siapapun karena selain harus cermat dan betul - betul yakin dan juga menunggu diskusi, arahan dan komando Pak Jokowi,” tambahnya. 

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Vicky Fadil
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

Advertisement

Bagikan Artikel: