Elite PDIP Sebut Presiden Jokowi Tak Boleh Berpihak Dukung Capres 2024, Ketua Relawan: Itu Pernyataan yang Sesat dan Keliru!

Apalagi pernyataan Adian yang mengatakan Relawan Jokowi menjerumuskan Presden Jokowi karena menunggu arahan Jokowi mengenai Bacapres. 

Baca Juga: Relawan Jokowi-Gibran Spill Tipis-Tipis Prabowo Bakal Berpasangan dengan Airlangga di 2024, Benarkah?

“Ini Naif sekali karena Adian dan PDIP selalu membawa dan mengklaim nama Relawan Jokowi dimana - mana, harusnya kalo percaya diri ya bawa saja nama Relawan Ganjar atau Relawan PDIP bukan relawan Jokowi karena Relawan Jokowi itu bukan Relawan Ganjar atau Relawan  PDIP”, jelas Silfester.

Harusnya PDIP dan Megawati kata dia meminta maaf ke Rakyat karena penyebutan Presiden Jokowi sebagai Petugas Partai telah melukai hati banyak masyarakat sehingga banyak relawan dan masyarakat yang tidak mendukung Ganjar Pranowo. Apalagi Faktor Ganjar dan PDIP yang menolak pelaksanaan Piala Dunia U-20. 

“Termasuk komunikasi politik dengan Parpol lainnya dan relawan yang terkesan kaku dan sombong karena mentang-mentang sudah punya tiket untuk Pencapresan. Bahkan dalam berbagai hal Tim Sukses Ganjar sering menyerang Capres lain. Hal ini mendapat kesan yang negatif di masyarakat,” katanya. 

“Kita lihat saja ketika Pak Ganjar kunjungan ke daerah daerah menyapa masyarakat hanya ribuan yang datang, tidak seperti kalo Pak Jokowi datang baik di 2014 dan 2019 bisa ratusan ribu warga yang hadir hingga melumpuhkan kota kota yang didatangi Pak Jokowi, tambahnya,” jelasnya.

Baca Juga: Menteri NasDem Hanya Dianggap Duri dalam Kabinet Jokowi, Pengamat: Mundur Saja Demi Anies

Presiden Jokowi jelas dia lagi adalah seorang Presiden yang Mandataris Rakyat sesuai Undang-Undang dan bukan Petugas Partai. Karena Diksi Petugas Partai itu tidak ada dalam undang-undang ketatanegaraan Indonesia. 

“Kalo disebut Petugas Partai berarti ada yang menyuruh dan berarti yang menyuruh adalah atasan atau pemilik partai. Mau jadi apa Bangsa kita kalo Presiden harus tunduk kepada Pemilik Partai bisa hancur Bangsa ini nantinya. Semua kebijakan harus dilaporkan dan harus sesuai keinginan pemilik partai. Ini yang kita takutkan nantinya Capres yang dibawah ketiak Oligarki Partai,” tutupnya.