APBN Ternyata Dimakan Jalanan Sumatera, Sri Mulyani: Totalnya Hingga Rp71,5 Triliun

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengumumkan, alokasi APBN untuk pembangunan dan maintenance jalan nasional dan jalan daerah telah mencapai Rp203,5 triliun hingga April 2023.

"Rp203,5 triliun anggaran yang dibelanjakan jalan raya yakni jalan nasional maupun jalan daerah, baik tol maupun non tol," tuturnya, dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).

Baca Juga: APBN Surplus Lagi, Sri Mulyani: Sangat Tinggi, Tembus Rp234,7 Triliun!

Dia merincikan, anggaran lebih dari dua ratus triliun rupiah itu digunakan untuk penanganan jalan nasional meliputi jalan baru, pembangunan jembatan, preservasi jalan, reservasi jembatan.

Kemudian, digunakan juga untuk rehab atau rekon jalan daerah, jalan tol, pengadaan lahan jalan, jalan tol trans Sumatera tahap 2 (PMN), jalan daerah melalui DAK fisik, serta jalan daerah melalui APBD atau TKD.

Sri Mulyani lalu mengungkapkan, daerah yang mendapatkan alokasi anggaran penanganan ruas jalan paling besar adalah Sumatera, yakni mencapai Rp71,5 triliun.

"Dari mulai membangun jalan bar, preservasi jalan, pembangunan jembatan, preservasi jembatan, jalan melalui DAK, jalan tol trans Sumatera, jalan tol trans Sumatera tahap 2, serta pengadaan lahan jalan dan jalan daerah," bebernya.

Anggaran untuk Sumatera itu, kata Sri Mulyani, paling besar digunakan untuk pembangunan jalan tol trans Sumatera tahap 2, yang memakan tambahan anggaran senilai Rp28,9 triliun. 

"Jadi kalau kita lihat per pulau, Sumatera adalah yang paling terbesar mendapatkan alokasi anggaran untuk pengadaan jalan, baik itu jalan daerah nasional maupun jalan tol," ucapnya.

Baca Juga: Macam Kritik Blusukan Jokowi, Nyelekitnya Ucapan Anies Baswedan: Tanpa Kamera, Saya Dengar Keluhan Rakyat

Di samping Sumatera, alokasi anggaran terbesar lainnya disusul oleh Jawa yang menelan senilai Rp54,1 triliun, Kalimantan senilai Rp33,4 triliun, Maluku dan Papua Rp19,5 triliun, Sulawesi Rp17,3 triliun, serta Bali dan Nusa tenggara Rp7,7 triliun.