KPK Geledah Kantor Kemensos Soal Korupsi Bansos Beras untuk KPM PKH 2020, Risma: Bukan Zaman Saya!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini buka suara terkait penggeledahan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Salemba, Jakarta, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Selasa (23/5/2023).

Diketahui, KPK menggeledah di Kantor Kemensos terkait dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.

Baca Juga: KPK Geledah Kantor Kemensos Terkait Bansos PKH 2020, Stafsus Don Rozano Pastikan Mensos Risma Tak Diperiksa!

Risma menyebut kasus itu terjadi bukan di masa kepemimpinannya. Sehingga, kata Risma, dirinya tidak tahu materi detail kasus tersebut.

"Tolong jangan tanya materi. Kalau prosesnya, saya kejadian kemarin saya ceritakan. Tapi kalau materinya saya tidak tahu, karena memang bukan zaman saya. Karena bagi saya juga aneh gitu loh," kata Risma di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Risma mengungkapkan kasus tersebut terjadi pada September 2020, sedangkan dirinya baru dilantik pada Desember 2020.

"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP nya adalah PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan itu tahun 2020, saya dilantik oleh Bapak Presiden pada 27 Desember 2020, dan ini sekitar bulan September dan tadi saya sudah lengkapi ke BPKP," ucap Risma.

Risma menyebut ada keanehan administrasi yang terjadi atas dugaan penyelewengan penyaluran Bansos Beras untuk KPM PKH. Pasalnya, KPK pada Selasa (23/5/2023) menggeledah ruangan milik Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos).

Baca Juga: Nasibnya Jelas dan Lega, Kemensos Bantu Delapan Pasangan Lansia Lakukan Isbat Nikah di Sumbar

Padahal, penyaluran bantuan PKH di bawah wewenangan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).

"Masalahnya di mana saya tidak tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa uangnya yang di Dayasos itu turut serta, tapi saya tidak case kejadiannya kaya apa," kata Risma.