Turunnya Alokasi Subsidi Pupuk Disoroti, MPR Ingatkan Jokowi Akan Nasib Petani: Prioritaskan...

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Syarief Hasan menyebut bahwa kebijakan subsidi pupuk yang alokasi pemerintah mengalami pengurangan dari tahun ke tahun. Dia mengatakan, kebijakan tersebut mengundang pertanyaan publik, sejauh mana pemerintah mengalokasikan sumber daya fiskal untuk kepentingan rakyat. 

Mengingat, kata Syarief, kontribusi sektor pertanian terhadap PDB Indonesia masih signifikan, yakni Rp 2,42 kuadriliun atau setara 12,4 % PDB sepanjang 2022. Di sisi lain, serapan tenaga kerja sektor pertanian juga masih sangat besar, yakni sebanyak 38,7 juta atau 28,61 % dari total pekerja pada Agustus 2022. 

Baca Juga: SMRC Sebut Ada Kemunduran Nilai Demokrasi di Masa Pemerintahan Jokowi

“Faktanya sektor pertanian masih memberikan sumbangsih yang sangat besar pada perekonomian. Seharusnya daya saing sektor ini perlu terus didukung, dari aspek hulu maupun hilir," kata Syarief dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5/23).

"Kuantitas dan kualitas hasil pertanian, pengolahan, penjualan, maupun kesejahteraan para perani haruslah diperhatikan. Pemerintah harus punya skema kebijakan yang tepat arah untuk memastikan daya saing sektor ini tetap terjaga,” tambahnya.

Menurutnya, pupuk merupakan sarana produksi pertanian yang mesti dijaga alokasi dan kualitasnya. Dia menilai, ketidaktersediaan pupuk akan berdampak pada naiknya harga yang tak terjangkau dan produktivitas pertanian melemah. 

Akhirnya petani merugi, kata Syarief, rakyat menderita. Oleh karenanya, dia menilai fungsi kebijakan memastikan rantai produksi ini berjalan optimal. 

Baca Juga: Prabowo Maju Lagi, Gerindra Macam Kehabisan Amunisi: Ini Bukti Gagalnya Kaderisasi...

Menurutnya, hal tersebut menjadi dasar intervensi negara untuk mengatur alokasi dan harga pupuk dengan skema subsidi. Syarief menilai, pupuk yang tersedia dan terjangkau merupakan komponen penting dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian.