Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

INDEF ke Pemerintah: Hilirisasi Bauksit Harus Dilakukan secara Menyeluruh

INDEF ke Pemerintah: Hilirisasi Bauksit Harus Dilakukan secara Menyeluruh Kredit Foto: Antara/Basri Marzuki
Warta Ekonomi, Yogyakarta -

Ekspor mineral mentah jenis bauksit akan dihentikan dan dilarang mulai Juni 2023. Larangan ekspor tersebut disebut sebagai komitmen hilirisasi bauksit yang dipercaya akan meningkatkan nilai tambah ekspor.

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ahmad Heri Firdaus menyebut jika pemerintah menginginkan hilirisasi, maka prosesnya harus dilakukan secara menyeluruh.

Untuk melakukan hilirisasi menyeluruh, menurut Ahmad, pemerintah harus memahami kapasitas  maksimal industri pengguna bauksit. Saat ini, 51.1 persen bauksit digunakan sebagai logam nonbesi, 30.04 persen sebagai bahan konstruksi logam, 17.9 persen besi dan baja, serta 0.06 persen barang cor logam. Industri yang memanfaatkannya meliputi konstruksi, transportasi, dan elektronik.

Baca Juga: Ekspor Bauksit Dilarang, Peneliti INDEF: Apakah Sudah Siap Hilirisasi?

“Kita harus tahu kapasitas maksimal mereka. Jika ditambah bahan bakunya, apakah siap? Bagaimana kesiapan smelter-nya?” kata Ahmad dalam diskusi Larangan Ekspor Bauksit dan Dampaknya yang diadakan oleh INDEF secara daring pada Rabu (31/5/2023).

Menurut data INDEF, jika ekspor bauksit dilarang, hal ini akan berimplikasi negatif untuk industri terkait. Sementara itu, jika hilirisasi dimaksimalkan dengan investasi dan dilakukan secara menyeluruh, hasilnya akan positif.

“Artinya, ekspor bauksit ini tidak perlu dilarang. Dia akan berkurang dengan sendirinya jika ada permintaan di dalam negeri. Bisa diciptakan melalui hilirisasi menyeluruh, mulai dari pemurniannya, produk barang intermediate-nya, sampai ke hilir,” jelas Ahmad.

Dia menegaskan bahwa membangun ekosistem yang mendukung hilirisasi menyeluruh adalah hal yang harus dilakukan. Menurutnya, hilirisasi harus dilakukan apabila memang dinilai akan efektif.

“Jika hanya melarang tanpa langkah yang lebih komprehensif, baik di intermediate industri hingga ke hilirnya, kemudian juga upaya kebijakan fiskal, perdagangan, dan tenaga kerja, maka akan tidak efektif, dilihat dari turunnya output,” pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Tara Reysa Ayu Pasya
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: