Kenapa Pemerintah Banyak Belanja di Saat Ekonomi Sedang Lesu?

Resesi menjadi momok menyeramkan dalam perekonomian seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Perekonomian dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, terutama selepas pandemi Covid-19 mereda dan dampak Perang Rusia-Ukraina.

Komoditas energi yang melesat tinggi imbas perang membuat laju inflasi melambung tinggi. Inflasi yang fluktuatif membuat bank sentral dunia memutuskan untuk mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Alhasil, ini yang kemudian memantik resesi.

Pada dasarnya, resesi ekonomi diartikan sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Resesi ekonomi bisa memicu penurunan keuntungan perusahaan, meningkatnya pengangguran, hingga kebangkrutan ekonomi. Namun, apakah kebijakan pemerintah untuk banyak belanja saat resesi ekonomi merupakan hal yang tepat dilakukan?

Baca Juga: Apakah Pembuat Kebijakan Moneter dan Fiskal Harus Ikut Campur saat Ekonomi sedang Tidak Stabil?

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kuliah umumnya di Universitas Indonesia pada 31 Mei lalu mengatakan bahwa pada saat resesi, baik daya beli masyarakat dan perusahaan turun secara drastis. Untuk itu, untuk menaikkan daya beli, pemerintah harus mengeluarkan banyak anggaran (spending more) agar ekonomi terus berjalan.

“Gimana caranya menyembuhkannya? Kalau enggak ada demand, maka cara menambah demand adalah dengan spending more, belanja lebih banyak. Tapi dengan siapa, masyarakatnya lagi bokek enggak ada uang, perusahaan bilang ekonominya lesu kenapa mereka harus ekspansi. Kalau semuanya begitu, ekonominya masing-masing bisa nyungsep. Maka the only game in town adalah pemerintah,” kata Sri Mulyani, dikutip dari kanal Youtube Kemenkeu RI pada Rabu (7/6/2023).

Ia mengatakan bahwa kebijakan banyak belanja (spending more) tersebut guna menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan subsidi kepada masyarakat agar permintaan pasar kembali stabil.

“Spending more itu untuk menciptakan pekerjaan, supaya rakyat bisa dapat uang di kantongnya dari pemerintah. Mulai dari benerin jalan rusak, nambah PKH, sembako, kita tambahkan belanja untuk air minum, kita tambahkan mungkin gaji guru, gaji nakes kemarin selama pandemi. Semuanya adalah menggelontorkan uang supaya masuk ke kantong rakyat, rakyat bisa beli lagi, ekonominya balik ke aggregate demand-nya,” jelasnya.

Selain belanja lebih banyak, Sri Mulyani mengatakan bahwa kebijakan lain yang bisa diambil oleh pemerintah untuk menangani resesi ekonomi adalah dengan memotong pajak perusahaan. Harapannya, perusahaan dapat menggunakan uang yang tadinya digunakan sebagai pembayaran pajak tersebut untuk mengekspansi usaha mereka.

Namun, ia mengatakan bahwa hal ini memang tidak berdampak langsung terhadap pemulihan ekonomi yang dalam kondisi resesi.

“Tapi ada lagi cara yang kedua. Dia (masyarakat) bilang, “pemerintah coba dipikir lagi, lebih baik belanja nambah atau sebaiknya pemerintah potongin pajak aja kalau lagi resesi?" Misalnya perusahaan yang harusnya bayar pajak 22% untuk tahun ini kita tunda atau jadi 15%. Pajak diturunkan, maka perusahaan enggak jadi bayar pajak sehingga punya revenue atau pendapatan untuk bangung pabrik lagi,” paparnya.