Nasib Proyek Sistem MLFF Pembayaran Tol Tanpa Setop, Menteri PUPR Pastikan Tetap Berlanjut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, rencana uji coba pembayaran tol nirsentuh tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tetap dilanjutkan setelah rencana uji coba sebelumnya di Tol Bali-Mandara pada 1 Juni 2023 sempat tertunda.

Rencana uji coba akan tetap dilanjutkan dan berjalan di lokasi yang telah ditetapkan, yaitu di Jalan Tol Bali Mandara. Meskipun demikian, Basuki belum dapat menyebutkan kapan tepatnya uji coba MLFF bakal dilaksanakan.

Baca Juga: Menteri Basuki: Serapan Anggaran Kementerian PUPR per Mei 2023 Capai 22.7%

"Kita lihat nanti uji coba di Bali kayak apa. Belum ada [mundur dari target]," ujar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono kepada wartawan di kompleks DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Ia menyebut pihaknya belum mendapatkan laporan resmi dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Namun, ia sudah mendapatkan informasi bahwa yang terjadi saat ini hanya masalah internal Roatex sebagai Badan Usaha Pelaksana (BUP) MLFF sehingga tidak berpengaruh terhadap proyek MLFF.

Dalam penjelasannya, Menteri PUPR juga menepis kabar bahwa induk usaha PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) di Hungaria menolak untuk menyesuaikan aturan dan kondisi di Indonesia terkait MLFF.

"Kalau nggak ikut aturan ya kan nggak dikerjakan, ini kan sudah dikerjain tinggal dicoba," kata Basuki.

Dia pun memastikan bahwa proyek sistem tol tanpa sentuh itu tetap berlanjut meskipun terjadi masalah internal di perusahaan yang menggarap proyek tersebut, PT Roatex Indonesia Toll System (RITS). Basuki menilai masalah internal tidak akan berpengaruh pada keberlanjutan proyek.

Dia juga menuturkan proyek ini tidak akan merugikan negara. Pasalnya, semua dibiayai investasi murni tak ada uang APBN. "Itu juga kan modelnya investasi, nggak ada APBN," ujarnya.

Sejauh ini, pihaknya tetap akan mengawasi PT RITS dan mendorong agar sistem MLFF tetap dilaksanakan. Pemerintah sejauh ini menetapkan sistem supervisi kepada PT RITS selaku badan usaha pelaksana.

"Kita kan supervisinya, direksi pekerjaannya di pemerintah. Biasa project management kan. Project management di PU. Manajemen aja," kata Basuki.