Ekonom INDEF Kritisi Alokasi PMN untuk BUMN: Membebani APBN

Warta Ekonomi, Yogyakarta -

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menyebut bahwa kebijakan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 perlu dikritisi.

KEM-PPKF sendiri telah disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada DPR, yang berisi gambaran perkembangan dan tantangan perekonomian dan strategi kebijakan fiskal.

“Setiap waktu kita perlu mengkritisi, kita tidak bisa menerima begitu saja usulan-usulan yang diajukan oleh Kementerian. Artinya kita juga perlu melihat sejauh mana urgensi usulan PMN itu terhadap masing-masing BUMN,” kata Abra dalam diskusi KEM-PPKF 2024: Perlukah PMN Sebesar Itu? yang diadakan oleh Indef secara daring pada Selasa (13/6/2023).

Baca Juga: Stimulus Fiskal dari Utang Harus Digunakan dengan Benar Guna Dorong Pergerakan Ekonomi

Menurut Abra, kondisi ekonomi Indonesia sempat kontraksi selama pandemi yang ikut menekan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah di tahun awal pandemi pun cukup banyak memberikan dukungan terhadap BUMN untuk bisa bertahan.

Kini, di kondisi ekonomi yang sudah recovery, Abra menilai tidak ada lagi alasan bagi BUMN bahwa mereka memerlukan dukungan pemerintah yang terlalu berlebihan. 

Ditambah lagi kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang surplus terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, pemerintah tidak boleh ceroboh dalam mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Nah, kita juga tidak ingin kondisi APBN yang sudah mulai pulih ini, yang sudah mulai membaik, tetapi di sisi lain tadi memiliki tantangan-tantangan target pembangunan ke depan, ini turut dibebani dengan adanya tuntutan untuk mengalokasikan anggaran PMN. Nah, makanya kita jangan sampai terlena di tengah kondisi fiskal yang sudah mulai membaik,” jelas Abra. 

Abra menilai bahwa pemberian PMN justru tidak banyak mendukung kinerja kesehatan BUMN. Menurutnya, butuh strategi yang lebih fundamental.

“Dan ditambah lagi, beberapa waktu terakhir kita sangat miris sekali mendengar terjadinya fraud, terjadinya korupsi yang cukup masif di jajaran BUMN karya, bahkan dilakukan oleh petingginya sendiri, ini kan menjadi anomali, menjadi sangat melukai hati rakyat,” tukas Abra.