Thailand Gelar Pertemuan Undang Junta Myanmar dan ASEAN, Indonesia Pilih Absen

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu) Thailand, Don Pramudwinai, berinisiatif menggelar pertemuan yang mengundang seluruh Menlu ASEAN termasuk delegasi junta Myanmar untuk membahas penyelesaian konflik demi kepentingan kawasan.

Diketahui, pertemuan yang digelar selama dua hari pada Minggu dan Senin, 18-19 Juni 2023 di Pattaya, Thailand, tersebut ternyata tidak dihadiri sejumlah pemimpin negara anggota ASEAN.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Kembali Beri Bantuan Kemanusiaan ke Vanuatu dan Myanmar

Bukan tanpa alasan, hal tersebut karena para pemimpin ASEAN itu mendukung bahwa jenderal Myanmar selama hampir dua tahun sebelumnya telah dilarang dari pertemuan tingkat senior ASEAN, sejak mereka merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021.

Indonesia sendiri menjadi salah satu anggota ASEAN yang menolak dan absen dari undangan pertemuan informal dari Thailand tersebut. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Staf Khusus (Stafsus) Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan, Ngurah Swajaya. Meski begitu, dia berujar, Indonesia mengapresiasi inisiatif Thailand.

"Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Namun, kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan," ujar Ngurah, dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (19/6/2023).

Tak hanya Indonesia, anggota ASEAN lainnya turut absen dalam pertemuan yang diinisiasi Thailand itu. Pertemuan itu bahkan disebut-sebut telah melanggar keputusan para pemimpin ASEAN yang tertuang dalam five point of consensus (5PC).

Ngurah menegaskan, 5PC yang telah disepakati bersama oleh para pemimpin ASEAN itu seharusnya dapat dijadikan pedoman utama dalam membantu Myanmar keluar dari krisis politik serta mencari solusi damai dan langgeng.

Namun, Ngurah tidak menegaskan secara gamblang apakah Indonesia yang memegang Keketuaan ASEAN saat ini menilai pertemuan yang digelar Thailand itu dapat dikatakan melanggar atau tidak.

"Nah, kita tidak memberikan kualifikasi apakah pertemuan ini bertentangan atau tidak. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa itu kesepakatan 5PC dan kita harus stick kepada 5PC karena itu kesepakatan para kepala negara bersama-sama," tuturnya.

Menuai kontra hingga kritik tajam, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Thailand akhirnya mengeklaim rapat tesebut bukanlah pertemuan formal ASEAN, melainkan pertemuan untuk membantu mendukung upaya ASEAN mengakhiri kekerasan di Myanmar.