Selamatkan Nikel Indonesia, Gobel Minta DPR Turun Tangani Masalah Ekspor Ilegal

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, meminta Komisi VII dan Komisi XI untuk membahas temuan data ekspor ilegal nikel ore ke China sejumlah 5,3 juta ton. "Ini persoalan sangat serius. Sebagai bentuk pertanggungjawaban publik dan sesuai amanat konstitusi sebagai lembaga pengawas, DPR harus membuat terang masalah ini. Indonesia adalah negara hukum. Apalagi ini melawan kebijakan Presiden tentang hilirisasi," katanya, Senin (3/7/2023).

Pada Jumat, 23 Juni 2023, Koordinator Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, mengungkap data adanya dugaan ekspor ilegal bijih nikel (nikel ore) sebanyak 5,3 juta ton. Menurut Dian, terdapat selisih nilai ekspor bijih nikel ke China sebesar Rp14,5 triliun. Namun, selisih royaltinya Rp575 miliar.

Baca Juga: IMF Minta Longgarkan Larangan Ekspor Nikel Cs, PKS: Jangan Mau Didikte!

Ekspor ilegal itu terjadi sejak Januari 2020 hingga Juni 2022. Data itu ia peroleh dengan membandingkan data di Badan Pusat Statistik dan di laman bea cukai China (General Administration of Customs People Republic of China). Pada 2019, melalui Permen ESDM No 11/2019, pemerintah melarang ekspor nikel ore dan berlaku mulai Januari 2020. Inilah kebijakan yang disebut sebagai hilirasi.

Berdasarkan riset United States Geological Survey (USGS) tahun 2020 yang dipublikasikan pada Januari 2021, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yaitu sebanyak 21 juta ton atau 23 persen dari cadangan nikel dunia yang mencapai 94 juta ton. Pada 2022 Indonesia juga menjadi produsen nikel terbesar di dunia, yaitu sebanyak 1,6 juta ton dari total produksi dunia yang mencapai 3,3 juta ton. Filipina menjadi produsen nomor dua di dunia dengan produksi sebanyak 330 ribu ton.

Sekitar 80 persen ekspor Indonesia bertujuan ke China. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan akan habis pada 2031. Cadangan nikel di Indonesia terletak di tujuh provinsi, tetapi yang terbesar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Untuk hilirisasi, berdasarkan paparan Kemenperin, hingga 2022 terdapat 34 smelter yang sudah beroperasi, tetapi masih ada 17 smelter yang masih dalam tahap konstruksi dan enam smelter yang masih dalam tahap studi kelayakan. Nikel menjadi bahan baku berbagai macam barang industri seperti stainless steel, dan terutama bahan baku baterai kendaraan listrik.

Gobel mengatakan, kejadian ini sekaligus menjadi momentum bagi DPR untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam mengelola tambang mineral, seperti timah, bijih besi, batu hitam, batu bara, bauksit, nikel, dan lain-lain. Namun, saat ini, dunia sedang berebut nikel karena keterbatasan cadangan dan terutama karena menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik. Karena itu, soal nikel harus mendapat perhatian khusus.

"Pemerintah memang memiliki program hilirisasi. Ini harus kita puji dengan luar biasa. Namun, sebetulnya Indonesia tidak memiliki road map terhadap pengelolaan tambang mineral, termasuk tambang nikel. Hilirisasi tanpa road map industrinya sebetulnya tak memiliki dampak strategis terhadap dunia industri dan ekonomi Indonesia secara umum, kecuali hanya meningkatkan nilai tambah ekspor dari tambang nikel," katanya.