Targetkan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di 2024, Wapres Minta Program CSR Tepat Sasaran

Target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, atau 6 tahun lebih cepat dari konsensus global, yakni kurang dari 2 tahun, bukan perkara yang mudah. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah dan pihak swasta, salah satunya melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Company Social Responsibility (CSR), yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target tersebut. Untuk itu, penyaluran CSR kepada penerima manfaat harus tepat sasaran.

"Pastikan pelaksanaan program sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Penerima bantuan harus betul-betul yang memenuhi kriteria. Dengan kata lain, Tepat Salur, Tepat Kualitas, dan Tepat Kuantitas," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin pada acara Penganugerahan Padmamitra Award 2022, di Soehanna Hall, Energy Building SCBD, Jakarta, pada Rabu (04/07/2023).

Baca Juga: Wapres Minta Penyaluran Program CSR Dapat Tingkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Lebih lanjut Wapres meminta agar proses pemberian CSR dari perusahaan dapat bersinergi dengan pemerintah. Ia pun mencontohkan, saat ini pemerintah melalui Kementerian Sosial sedang melaksanakan program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) yang bertujuan untuk membangun jiwa kewirausahaan bagi kelompok masyarakat miskin, kelompok rentan, orang tidak mampu, dan orang yang mengalami risiko sosial.

"Melalui Program PENA ini, kelompok masyarakat yang selama ini kehidupannya dibantu dengan berbagai program bantuan sosial dan jaminan sosial dilatih dan didampingi agar memiliki kemampuan berwirausaha, serta diberikan fasilitasi penguatan produksi untuk menunjang pengembangan usaha," urainya. 

Wapres berharap, badan usaha melalui program CSR-nya dapat mendukung program PENA tersebut. "Tentu saja, dalam pengembangan desain program, penentuan wilayah dan jenis bantuan, termasuk keperluan pendampingannya, sekali lagi perlu dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial bersama dengan instansi terkait lainnya," tegasnya.

Dalam ajang penghargaan yang diikuti 110 perusahaan BUMN, swasta, dan multinasional tersebut, Ketua Umum Forum CSR Indonesia, Mahir Bayasut, mengakui bahwa saat ini CSR di Indonesia belum memiliki common goal dan common strategy. Oleh karena itu, ia mengimbau agar segenap perusahaan saling bersinergi.

"Semangat kolaborasi antara Forum CSR Indonesia dengan pemerintah dan dunia usaha, harus kita tingkatkan," tegas Mahir.

Dalam acara ini, 20 perusahan BUMN, swasta, dan multinasional menerima penghargaan atas kontribusi mereka dalam 15 kategori yang dinilaikan. Salah satunya adalah kategori Pengentasan Kemiskinan yang dimenangkan oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan Petrosea Tbk.

Hadir mendampingi Wapres dalam kesempatan ini, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Ahmad Erani Yustika; Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Suprayoga Hadi; Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Velix Wanggai; serta Staf Khusus Wapres, Masduki Baidlowi dan Zumrotul Mukaffa.