Gelar Dialog Bahas Kebijakan ASEAN, Menlu Retno: TAC Jadi Fondasi Penting bagi Kawasan

Di Sekretariat ASEAN, Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengadakan dialog kebijakan yang menarik perhatian para ahli kebijakan dari negara-negara ASEAN.

Acara tersebut bertema "ASEAN Policy Dialogue on the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)" dan diinisiasi oleh Indonesia selaku Ketua ASEAN 2023. Dalam dialog yang dihadiri oleh perwakilan lembaga think-tank ASEAN serta ahli kebijakan dari Tiongkok dan India, TAC menjadi fokus utama pembahasan.

Baca Juga: Kemenlu Bantu Pulangkan 9 WNI Korban TPPO di Thailand ke Tanah Air

Dalam videonya, Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menegaskan bahwa TAC menjadi fondasi penting dalam menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan. "TAC, yang telah ada selama 47 tahun, dianggap sebagai kode hukum yang mengikat dalam hubungan antarnegara di kawasan Asia Tenggara," kata Retno, dikutip Senin (10/7/2023).

Dalam kesempatan itu, peserta dialog sepakat bahwa TAC memiliki relevansi yang besar dalam menghadapi tantangan geopolitik saat ini. "Meskipun TAC pertama kali disepakati pada era Perang Dingin, prinsip-prinsipnya tetap relevan dalam menghadapi persaingan dan ketegangan geopolitik kontemporer," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BSKLN Kemenlu RI, Yayan G.H. Mulyana, menekankan pentingnya TAC dalam menghadapi kondisi dinamis di kawasan dan global. Senada dengan Retno, dia juga menyoroti pentingnya mengevaluasi peluang dan implikasi dari universalisasi TAC. Mengingat, kata dia, saat ini sudah ada 50 negara di berbagai kawasan yang telah mengaksesi perjanjian tersebut.

Yayan lalu berharap bahwa dialog kebijakan ASEAN yang pertama ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun komunitas bagi para perumus kebijakan strategis dari negara anggota ASEAN dan mitra mereka.

"Dalam 47 tahun ke depan kita diharapkan melihat Asia Tenggara berkembang pesat menjadi kawasan yang menyebarkan perdamaian, kestabilan, dan kemajuan dengan menghormati prinsip-prinsip Treaty of Amity and Cooperation," pungkasnya.

Terakhir, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemenlu RI, Sidharto Suryodipuro, berharap agar dialog kebijakan ASEAN tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan kepada para pengambil keputusan di ASEAN.

Baca Juga: Lewat Konferensi Pusat Studi ASEAN, Kemenlu Perkuat Sinergi dengan Perguruan Tinggi se-Indonesia

Selain itu, ia mengusulkan agar dialog kebijakan ini menjadi acara tahunan ASEAN yang membahas kebijakan ASEAN dalam isu-isu regional dan internasional. "Dengan adanya dialog kebijakan ini, diharapkan ASEAN dapat memperkuat peran TAC dalam menjaga perdamaian, membangun kerja sama yang inklusif, serta menghadapi tantangan yang muncul dalam dinamika geopolitik," tuturnya.

Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 untuk memajukan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan berperan aktif dalam kerja sama regional dan internasional.