Blak-blakan, MenkopUKM Sebut Agunan Bikin UMKM Kesulitan Akses Kredit Perbankan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenkopUKM) RI, Teten Masduki meminta agar industri perbankan meniru industri financial technology (Fintech) dalam menyalurkan kredit UMKM. Hal ini agar pembiayaan perbankan semakin mudah diakses pelaku UMKM dan dapat memenuhi porsi pembiayaan 30% dari total kredit perbankan.

UMKM sendiri memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya 97% lapangan pekerjaan nasional mampu diserap UMKM dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5%. Namun sayangnya, dalam hal akses pembiayaan, sampai saat ini baru 21% UMKM yang mampu memperoleh kredit perbankan. Baca Juga: Kredit UMKM BRI Terus Tumbuh, Capai Rp989,6 Triliun

"Persyaratan agunan menjadi kendala terbesar bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan perbankan. Padahal agar UMKM naik kelas kita harus mmberikan kemudahan akses pembiayaan untuk memperkuat modal kerja maupun modal investasi untuk bisa mmperbesar kapasitas usahanya," ujar Teten dalam pidato kuncinya dalam webinar Warta Ekonomi yang bertajuk "Memperluas Aksesibilitas Pendanaan UMKM: Menuju UMKM Tangguh dan Berdaya Saing Kuat" di Jakarta, Selasa (11/7/2023).

Maka dari itu, lanjutnya, solusi yang paling tepat ialah agar bank-bank Himbara atau bank swasta harus pro aktif memberikan kemudahan pembiayaan. Menurutnya model lama penggunaan agunan atau kolateral untuk kredit UMKM sudah waktunya dikoreksi oleh perbankan.

"Di banyak negara sudah mulai, bahkan sudah lama menerapkan credit scoring dalam pemberian kredit kepada para pelaku UMKM. jika hal itu bisa dilakukan, 30% target porsi kredit perbankan untuk UMKM seperti yang disampaikan bapak Presiden Joko Widodo tidak akan sulit untuk dipenuhi," cetusnya.

Lebih lanjut katanya, hal ini juga sudah dilakukan industri fintech yang sudah sangat membantu para umkm yang tidak memiliki aset dan kolateral untuk bisa mengakses pembiayaan lebih mudah karena mereka telah menerapkan teknologi dalam penyaluran pembiayaannya.

"Saat ini pembiayaan hingga Rp2 miliar sudah bisa dilakukan pelaku Fintech tanpa menerapkan agunan. Saat ini pun mereka sudah mengajukan usulan sampai Rp10 miliar khususnya para pelaku UMKM yang terhubung dalam e-catalog barang dan jasa pemerintah. semestinya langkah-langkah ini juga dilakukan oleh perbankan kita," jelas Teten. Baca Juga: OJK Catat Pembiayaan Lewat Pinjol Meningkat, 38,39%-nya Diserap UMKM

Untuk mendukung perbankan, Teten menyebutkan bahwa dari Kemenkop UKM terus mendorong kemudahan UMKM mengakses pembiayaan melalui KUR Klaster agar terhubung dengan koperasi sebagai offtaker dan rantai pasok industri atau usaha besar.

"Sehingga akan ada kepercayaan perbankan untuk mmberikan pembiayaan karena ada kepastian harga, kepastian market sehingga potensi NPL semakin rendah. Ini akan berdampak bagi kemudahan bank untuk menyalurkan pembiayaan kepada UMKM yang sudah masuk ke klaster industri," tuturnya.