Minggu Nasdem Pamer Kekuatan di GBK, Senin Langsung Dibalas Jokowi

Direktur Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menilai reshuffle Kabinet yang dilakukan Presiden Jokowi sarat nuansa politiknya, terutama itu ditujukkan kepada Partai Nasdem yang tidak mendapatkan jatah menteri kembali usai kadernya terseret kasus korupsi menara BTS.

Pangi menilai, ada hubungan antara Apel Siaga Perubahan Nasdem yang digelar Gelora Bung Karno kemarin dengan reshuffle hari ini.

Menurutnya, pesan politik dengan reshuffle adalah balasan dari Jokowi sebagai respons dari politik pamer kekuatan Nasdem di GBK.

"Yang jelas reshuffle ini kental dengan gimmick-gimick dan simbol politik setelah Apel Siaga Perubahan Nasdem yang begitu besar. Show effect yang ditampilkan Nasdem seolah mengartikan dia tidak mau jadi partai yang bisa diinjak-injak dan Nasdem mengesankan ingin mandiri dan tidak mau di bawah ketiak atau dikangkangi oleh tokoh dan partai lain. Nasdem ingin menjadi pemimpin koalisi," kata Pangi kepada Warta Ekonomi, Senin (17 Juli 2023).

Tak tinggal diam, Jokowi sehari setelah Nasdem 'unjuk gigi' dengan memamerkan ratusan ribu kadernya di GBK. Jokowi pun langsung melakukan reshuffle menteri di pos yang sebelumnya ditempati kader Nasdem.

"Jokowi pun membalas ingin memperlihatkan itu, hanya berselang beberapa jam setelah Apel Siaga Perubahan Nasdem itu, paginya ia langsung melakukan reshuffle dan yang dipilih itu bukan kader dari Nasdem lagi. Ini menarik, karena seperti kasus korupsi sebelumnya misalkan yang terjadi di Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra dan lain-lain. Biasanya yang diminta kader dari partai itu sendiri. Tapi, Nasdem itu mendapatkan perlakuan berbeda, harusnya kan jatah Nasdem," tukasnya.

Pangi menilai, padahal Nasdem tidak ada kewajiban untuk taat mengikuti Jokowi di Pilpres 2024. Ia menilai Nasdem punya hak untuk menentukan arah politik di Pilpres 2024.

"Karena Pilpres tak ada kewajiban ada keberlanjutan koalisi yang ditentukan Jokowi, tidak ada kewajiban Nasdem harus ikut Jokowi. Untuk itu, enggak fair kalau kursi menteri ini dikasih ke Budi Arie. Ini hanya untuk menunjukan siapa yang loyal dan tidak loyal, kali ini, nuansa power sharing saja, karena Projo sudah berjuang dan sampai sekarang all out ke Jokowi," jelasnya.