Ganjar Pranowo Sukses Buat Penduduk Miskin di Jateng Turun 66,73 Ribu Jiwa

Warta Ekonomi, Semarang -

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil menghapus jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah hingga lebih dari 60 ribu jiwa sepanjang tahun 2023.

Hal itu terlihat dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng yang menyebut  penduduk miskin di Jateng menurun jadi 3,79 juta jiwa pada Maret 2023. 

Secara persentase, jumlah ini mengalami penurunan menjadi 10,77 persen atau turun 0,21 persen poin bila dibanding September 2022 yang mencapai 10,98 persen atau 3,86 juta orang.

Kepala BPS Jateng Dadang Hardiwan menuturkan catatan positif perbaikan ekonomi, membawa tingkat penurunan kemiskinan mendekati saat sebelum pandemi Covid-19.

"Jumlah penduduk miskin Jateng Maret 2023 sebesar 3,79 juta orang. Atau turun 66,73 ribu orang bila dibandingkan September 2022. Dan turun 39,94 ribu orang bila dibandingkan Maret 2022," ujar Dadang saat jumpa pers Senin (17/7/2023).

Dadang menambahkan seiring dengan meredanya pandemi Covid-19 serta pemulihan ekonomi, kemiskinan di Jateng juga terus berangsur turun.

Selain itu, selama periode September 2022 sampai Maret 2023 tingkat inflasi cenderung rendah, berada pada 1,30 persen. Sedangkan pada Maret 2022-September 2022 inflasi menyentuh 3,60 persen.

Nilai Tukar Petani juga mengalami peningkatan pada Maret 2023 sebesar 107,52 dibandingkan September 2022 sebesar 105,97.

Selain itu, produksi padi pada Triwulan I 2023 mencapai 3,28 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik sebesar 1,10 juta ton, dibanding produksi padi Triwulan III 2022 sebanyak 2,18 juta ton GKG.

"Hasil catatan kami, yang memberikan pengaruh kepada kesejahteraan masyarakat, seperti penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT), pada Februari 2023 sebesar 5,24 persen, lebih rendah dibanding Februari 2022 sebesar 5,75 persen," urainya.

Dadang menyebut metodologi pengukuran kemiskinan menggunakan Basic Needs Approach. Melalui pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.